Bahkan, anggota Komisi V lainnya Amora Lubis mengaku minim mengetahui pola PPDB tahun ini. Padahal sebagai mitra kerja di komisi, pihaknya semestinya diberitahu polanya. ”Tahun ini kami tak mengetahui sistemnya, sehingga kami kesulitan menjawab pertanyaan dari warga,” kata pria dari Dapil Pasaman-Pasbar ini.
Di sisi lain, Sabrana anggota DPRD dapil Kota Solok, Kabupaten Solok, dan Solsel menyorot pelaksanaan PPDB online yang masih sedikit. Terutama di Kabupaten Solok dan Solsel. Padahal jaringan internet di dua lokasi itu mencukupi.
Ketua Komisi V Hidayat menyorot zonasi pada sistem PPDB ini. Bahkan dia mengakui ada keluhan aplikasi yang tak berjalan. Termasuk keluhan tak lolos di pilihan pertama, juga tak lolos di pilihan kedua. Walau nilai rata-rata memenuhi standar di sekolah pilihan kedua.
Menyikapi itu, Kepala Disdik Sumbar Burhasman mengakui ini sistem baru. Pola ini katanya baru dilakukan tahun ini. Jadi belum bisa berjalan dengan sempurna. Namun dia berharap upaya untuk menyempurnakan ini didukung oleh DPRD.
Untuk sosialisasi, pihaknya telah melakukan pertemuan dengan kepala SMP/MTs di kabupaten/kota terkait sistem ini. Namun dirinya tak bisa memastikan apakah informasi yang disampaikan itu sampai ke pelajar SMP/MTs.
