“Di Padang Panjang kita menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sehingga mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat,” katanya.
Di Padang Panjang, Winarno menyebutkan, Pemko sudah memfasilitasi Forum Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (FJKIP). Di luar itu juga banyak media yang bermitra dengan Kominfo. Lalu ada sejumlah inovasi keterbukaan informasi publik, di antaranya Serambi Satu Data, Command Center 112, aplikasi Udajang, Rumah Aspirasi, Lapor Wali, dan sebagainya.
Lebih lanjut, Winarno mengungkapkan, dalam penyediaan informasi publik, PPID selalu berperan memberikan supervisi kepada setiap PPID Pelaksana dengan berkoordinasi secara offline dan online. PPID juga aktif membantu penguatan layanan update informasi publik dan responsif memberikan solusi terhadap kendala yang dialami PPID Pelaksana.
“Di samping itu kita juga melakukan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) yang dilakukan setiap akhir tahun sebelum rapat evaluasi, untuk kemudian di-SK-kan oleh Wali Kota. Kita juga melaksanakan Rapat Evaluasi Berkala dengan PPID, Bakohumas, dan Wali Data yang dilakukan setiap bulan dan dilanjutkan dengan uji konsekuensi yang dilakukan setiap akhir tahun dengan pengujian langsung oleh PPID Utama,” paparnya.
Dengan inovasi-inovasi yang sudah dilakukan, Winarno berharap Kota Padang Panjang bisa menjadi yang terbaik dari hasil monev KI Sumbar pada 2023 ini. Di mana pada tahun sebelumnya Padang Panjang sudah dua tahun berturut-turut Kota Informatif.
