“Izin Prof. Sebaiknya pilkada ditunda sebab masyarakat belum selesai dengan masalah PENDEMIK VIRUS CORONA COVID-19 ini. Ditambah beban masyarakat harus menghadapi pilkada. Saya pikir justru KPU yang akan menyebarkan klaster baru di awal tahun 2021.” Komentar George Japsenang, Kepala Dinas Dukcapil di Provinsi Papua Barat.
“Setuju Prof, kurva secara nasional terus naik , Desember itu masih belum stabil semuanya. Kalau mengedepankan pendekatan ekonomi masih rasional. Tapi kalau mengedepankan pendekatan politik rasanya kurang bijak. Semua sumber daya, tenaga, biaya, pikiran dicurahkan untuk mengatasi pandemik ini (belum lagi bakal akan ada tambahan anggaran untuk APD penyelenggara Pilkada) sedangkan daerah saja anggaran. Sudah dipotong 50 % dan sudah di recofusing sana dan sini. Menunda bukan hal salah.” pendapat Misran Effendi, purna praja penugasan Provinsi Kalimantan Timur.
Mantan Menteri Perencanaan Nasional/Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago tak ketinggalan menulis, “Perlu disuarakan terus supaya yang di Senayan itu realistis dan rasional, Kanda Prof Djo.”
