Spiritsumbar.com, Jakarta – Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Prof. Dr. Drs. H. Djohermansyah Djohan, MA mengaku heran atas keputusan tetap melaksanakan tahapan pilkada serentak bagi 270 daerah akhir tahun ini di tengah belum terkendalinya penyebaran virus korona. Hal ini dituangkannya pada dinding akun Facebooknya (30/05) sebagai berikut :
“KENAPA PILKADA TAK DITUNDA?
Pilkada di 270 daerah diputus tak ditunda ke tahun muka (2021).
Juni ini tahapan yang terhenti gara-gara korona dilanjutkan kembali, walaupun akhir pandemi belum pasti.
Rabu 9 Desember 2020 hari nyoblosnya.
Pilkada itu sebetulnya soal ritual demokrasi biasa.
Digelar secara berkala.
Bila ada bencana lazim ditunda.
Kalau tidak, bisa merepotkan panitia penyelenggara.
Bisa pula menyusahkan peserta yang akan berlaga, kecuali petahana.
Dan yang paling berbahaya bisa membuat pemilih tak bersemangat ke bilik suara.
Sebenarnya dengan menunda pilkada kita tidak hanya menyelamatkan tergradasinya kualitas pilkada, tapi juga bisa memperbaiki kelemahan sistem dan segenap prosesnya.
DPR bersama DPD dan pemerintah di masa penundaan bisa menambal bolong-bolong pilkada, mulai dari pendaftaran pemilih sampai ke penghitungan suara.
Termasuk juga mengatasi perkara pecah kongsi KDH dan wakilnya, serta politik kekerabatan yang menguatkan oligarki dan menyuburkan korupsi KDH.
