Beranda - Info Terkini - Pilkada Serentak 2020 Tanpa Kampanye Akbar
Video Conference Walikota Solok H. Zul Elfian SH. MSi beserta Sekda Kota Solok Syaiful Rustam, M.Si, Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok Novirna serta Kakan Kesbangpol Kota Solok Fidliwendi Alfi di E-Gov Monitoring Room Balaikota Solok,
Video Conference Walikota Solok H. Zul Elfian SH. MSi beserta Sekda Kota Solok Syaiful Rustam, M.Si, Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok Novirna serta Kakan Kesbangpol Kota Solok Fidliwendi Alfi di E-Gov Monitoring Room Balaikota Solok,

Pilkada Serentak 2020 Tanpa Kampanye Akbar

Print Friendly, PDF & Email

Spiritsumbar.com, Solok- Penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 berbeda dengan Pikada sebelumnya, karena dilakukan ditengah pandemi Covid-19.

Namun apapun alasannya, penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi Covid-19 ini harus berjalan dengan sukses. Untuk itu perlu adanya beberapa pembatasan untuk mengurangi kerawanan, salah satunya adalah pembatasan kampanye akbar.

“Kampanye kita ubah dengan menggunakan sosial media, ada pertemuan terbatas dengan physical distancing, tapi nggak ada kampanye akbar,” ujar Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian melalui Video Conference (Vicon) terkait persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 yang akan diikuti 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Video Conference itu sendiri dikuti Wali Kota Solok H. Zul Elfian SH. MSi beserta Sekda Kota Solok Syaiful Rustam, M.Si, Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok Novirna serta Kakan Kesbangpol Kota Solok Fidliwendi Alfi di E-Gov Monitoring Room Balaikota Solok, Jum’at (5/6).



Dikatakan Tito, Pilkada serentak 2020 disepakati akan digelar pada tanggal 9 Desember 2020. Pilkada serentak ini berpotensi memiki kerawanan. Kerawanan yang lumayan tinggi dalam proses pilkada ditengah pandemi itu adalah kampanye akbar. Lantaran itu, akan dilarang kampanye akbar, kampanye dalam mode lain tetap akan diizinkan dengan pembatasan jumlah peserta.

Mengingat hal itu, Mendagri meminta KPU untuk mempertimbangkan durasi kampanye agar tidak terlalu lama, sehingga bisa menunda sedikit lagi jadwal tahapan pilkada.

“Tolong dipertimbangkan teman-teman KPU apakah mungkin masa kampanye masih bisa dipendekkan lagi. Kalau itu dipendekkan lagi, implikasinya tahapan lanjutan sebetulnya masih bisa diundurkan awal Juli,” katanya.

Menurut Tito, dengan adanya penghematan beberapa hari dari memperpendek jadwal tahapan kampanye, waktu yang dipangkas juga bisa dimanfaatkan untuk mempertajam beberapa kegiatan yang juga dibutuhkan dalam pilkada.

“Kegiatan yang memerlukan waktu, misalnya sosialisasi atau pemutakhiran data pemilih yang resiko interaksi sosialnya sangat tinggi menjadi lebih rendah karena adanya tambahan waktu,” ujarnya.

Ditambahkannya, pelaksanaan pemungutan suara juga akan mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Kita akan memulai tahapan pilkada pada Tanggal 15 juni untuk mengejar ketertinggalan proses dari Bulan Maret 2020. “Untuk itu, daerah yang belum menyalurkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) agar disegerakan sehingga proses pilkada dapat berjalan dengan baik,” ujar Tito.

Sementara itu, Komisioner KPU Pusat Pramono Ubaid Tanthowi menjelaskan, saat ini KPU pusat sedang mematangkan konsep penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi Covid-19. Protokol kesehatan yang ketat harus dikakukan untuk melaksanakan pemilu ditengah pandemi ini.

Pematangan draft akan dilakukan melalui uji publik. Semoga protokol kesehatan ini dapat memayungi pelaksanaan pilkada serentak, yang sesuai dengan standar nasional maupun WHO dengan menjamin keselataman penyelenggara pemilu dan masyarakat.

“Penyelenggaraan pilkada ditengah pandemi sesuatu yang mungkin, namun tentu akan dilaksanakan dengan repot dan mahal. Apabila pada kondisi biasa pelaksanaan pemilu sudah rumit, ditengah pandemi saat ini tentu juga harus menggunakan protokol kesehatan,” ujarnya Ubaid Tanthowi.

Kedepan, cara yang akan dilakukan KPU agar masa pilkada dapat dipersingkat, KPU pusat akan berkomunikasi dengan Mahkamah Agung agar waktu penyelesaian sengketa dapat dipersingkat, apabila terdapat sengketa pendaftaran pencalonan nantinya.



Ketua Bawalu RI Abhan mengatakan, Bawaslu menyiapkan diri terkait persiapan pilkada 2020. “Kita semua di Bawaslu sepakat akan melanjutkan pilkada dengan tetap memperhatikan keselataman dan kesehatan. Bawaslu siap melakukan tugas pengawasan tahapan pemilu,” sebutnya.

Senada dengan itu, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Pusat Prof.Muhammad mengatakan, pilkada serentak Tanggal 9 Desember 2020 diputuskan atas pertimbangan beberapa hal. Tentu harus kita terima dan dijalankan bersama.

Beliau mengajak, semua pihak untuk menyamakan suara dan satukan komitmen. Insya Allah kita akan dapat mensukseskan pilkada serentak 9 Desember 2020 nanti. Kita bersama harus optimis pilkada ditengah pandemi akan bisa dilaksanakan dengan baik. Dengan tidak menganggap enteng proses dan hasil pilkada. Kita harus menjamin kualitas pilkada harus baik, proses dan hasilnya harus baik.

“Dukungan pemda diharapkan sama dengan dukungan pemerintah pusat. Semangat menaklukan tantangan untuk menyukseskan pilkada ditengah pandemi harus bersama kita lakukan. Kode etik dan pedoman perilaku harus tatap kita jaga,”pungkas Muhammad. (eri)

Tip & Trik

loading…


<<< Sebelumnya

Selanjutnya>>>



Tentang Eri Satri

mm

Baca Juga

H. M. Nurnas

HM. Nurnas: Hadapi Krisis, UMKM Butuh Sokongan

Spiritsumbar.com, Padang – Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) perlu mendapat sokongan dalam menghadapi ...