Penulis melihat klausul singgung yakni informasi yang diminta menurut undang-undang ini, tentu dimaksud UU 14 Tahun 2008 dimana masyarakat melewati prosedur permohonan informasi PPID, keberatan kepada atasan PPID, Permohonan Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi. Maka delik aduan dilakukan setelah putusan majelis komisioner.
Atau melihat tata letak Pasal Ketentuan Pidana setelah pasal Komisi Informasi dan putusan Komisi Informasi maka penulis berpendapat pidana informasi tentang permintaan informasi sessorang harus terlebih dahulu diputuskan oleh Majelis Komisioner Komisi Informasi.
Tapi, soal informasi berkala, setiap saat ada dan infoasi serta merta, ini badan publik mesti membuat formulasinya supaya bisa diakses publik. Sebab jika tak ada ruang mengaksesnya publik atau orang atau NGO berbadan hukum bisa langsung mengadukan badan publik ke pihak penyidik Polri tanpa melewati putusan majelis komisioner Komisi Informasi.
Nah, apalagi masihkah badan publik ngeh dengan UU 14 tahun 2008, atau menunggu masyarakat awam bertindak dan serentak melakukan gerakan penegakan hukum atas ketentuan pidana UU 14 tahun 2008. Janganlah, selagi bisa dan mudah ngapain harus susah dan sulit.
UU 14 tahun 2008 bukan hantu menakutkan, tapi regulasi yang memberikan kenyamanan bagi badan publik yang mengelola uang negara dan uang rakyat.
