“Badan publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publkk wajib diumumkan serta merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan UU ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)”.
Penjelasan Pasal 52 UU 14 Tahun 2008:
“Yang dapat dikenakan sanksi pidana terhadap tindak pidana oleh korporasi dijatuhkan kepada:
a. Badan hukum, perseroan, perkumpulan atau yayasan.
b. Mereka yang memberikan perintah melakukan tindak pidana atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam melakukan tindak pidana; atau
c. kedja-duanya.
Silahkan dianggap ketentuan pidana di UU KIP hanya gertal sambal yang penegakan hukumnya sulit diterapkan. Tapi jangan salah jika penyidik Polri memahami ketentuan pidana lengkap dengan unsur pidana, ditambah publik paham ada ketentuan pidana ini, penulis tak hisa bayangkan berpaa banyak PPID, Atasan PPID dan Badan Publik sendiri harus bolak-balik ke penyidik Polri karena dugaan pidana informasi publik.
