“Gambaran strategi pemerintah selang 5 tahun ini untuk menumbuhkan iklim investasi di Sumbar yang berimplikasi pada penyerapan tenaga kerja, pengurangan pengangguran yang akhirnya mengurangi angka kemiskinan juga tidak terlihat dalam perubahan RPJMD ini,” tegasnya.
Ditegaskan Evel, Fraksi Nasdem berpendapat, program penanggulangan kemiskinan harus singkron dengan program ketenagakerjaan. Karena, lapangan kerja yang terbuka luas, akan mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak yang akhirnya berimplikasi pada pengurangan angka kemiskinan. “Lapangan kerja tercipta, jika terjadi peningkatan investasi. Kita meminta penjelasan ke gubernur, singkronisasi penanggulangan kemiskinan ini dengan program ketenagakerjaan,” terang Evel.
Selain itu, Fraksi Nasdem juga menyorot program peningkatan kualitas guru yang akan diprioritaskan dalam RPJMD Sumbar ini nanti. Hal ini terkait dengan kebijakan pusat yang menempatkan pendidikan sebagai urutan pertama dalam 10 program prioritas nasional.
“Kita tak menginginkan, perubahan RPJMD Sumbar ini bersifat teoritik dan normatif saja. Kita menginginkan, perubahan ini sejalan dengan kehendak masyarakat serta pencapaian hasilnya dapat dievaluasi setiap tahun,” tegasnya. (SALIH)
