Spirit Sumbar – Wakil Ketua DPRD Padang Muhidi menyatakan saat ini daerah saat ini hanya bersifat menunggu. Meskipun demikian, perlu adanya kesiapan, mematangkan para guru dan tugas Pemerintah Daerah akan berat dalam mempersiapkan segala sesuatunya.
Menurutnya, UN merupakan pemetaan Kemendikbud RI terkait pendidikan Indonesia dan bukan satu alasan ketika tiadanya ujian itu Pemda tidak memiliki satu tugas atau tanggung jawab besar. Itu salah besar, tanggung jawab daerah malah makin tinggi.
“Kepala daerah melakukan penguatan-penguatan terhadap guru dengan memaksimalkan pengetahuan, merancang bentuk kelulusan,” ujarnya.
Jika memang pemetaan (UN-red) sudah jelas akan di moratorium, memang tiada masalah sebenarnya, sambung Muhidi. Hanya saja, ketakutannya ialah kesiapan dari para guru, karena guru atau sekolah memiliki power dalam menentukan kelulusan tiap peserta didik, yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Katanya, seperti tahun sebelumnya UN ditiadakan tidak mempengaruhi hasil kelulusan seorang siswa, hanya saja bagaimana sekolah-sekolah diberi tugas berat untuk menentukan kelulusan para siswanya. Oleh karena itu, perlu pematangan Intelegensi seorang guru sekolah.
“Jika memang sudah clear, Ya, daerah mesti siap-siap dengan mengawalinya mulai saat ini, jangan tunggu ketika disampaikan lalu baru melaksanakannya,” pungkasnya.
