Nevi yang juga Anggota Badan Anggaran DPR Perwakilan FPKS mengatakan, semestinya Investasi kereta cepat dapat diperhitungkan secara matang karena ini proyek yang sangat besar menelan biaya. Jangan sampai pemerintah turun tangan menyelesaikan dengan menggelontorkan dana dari APBN ketika bermasalah seperti kasus PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) sekarang.
Legislator asal Sumbar ini menegaskan, saat ini hampir semua anggota DPR, terutama komisi VI dan V yang menjadi bagian dari pengawasan pelaksanaan proyek kereta cepat ini mendorong agar ada investigasi khusus terhadap proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
“Saya mengusulkan, kalo perlu digesa agar audit dan investigasi proyek kereta cepat segera dilakukan sehingga persoalan yang terjadi cepat dapat diselesaikan. Transparansi sangat penting dimunculkan agar rakyat pun dapat membantu mengawasi dengan rigid proyek yang melibatkan negara luar masuk dalam investasi ini”, tukas Nevi.
Politisi PKS ini menegaskan, hampir setiap tahun dana PMN diberikan ke BUMN, tapi anggarannya menguap begitu saja. Menurutnya, BUMN seharusnya memberikan keuntungan bagi Negara melalui deviden sebagai PNBP. Tapi pada kenyataanya, justru saat ini malah jadi beban keuangan negara.
