Padang Panjang, Spiritsumbar – Pemerintah Kota Padang Panjang pada 2022 ini akan merehab 43 unit rumah tidak layak huni (Rutilahu). Jika terwujud, Rutilahu di Padang Panjang yang kini berjumlah 356 unit akan berkurang jadi 313 unit, masih relatif besar ukuran kota kecil berpenduduk sekitar 38.300 jiwa itu.
Rencana rehab 43 unit Rutilahu milik warga miskin itu, sebut Kepala Dinas Perumahan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Perkim-LH) Kota Padang Panjang, Alvisena, Februari 2022 ini terbesar kedua di era Walikota Fadly Amran. Pertama, pada 2022 sebanyak 52 unit atas bantuan Kementerian PU-PR Rp 1,040 milyar.
Sedang rencana renovasi 43 unit Rutilahu pada 2022 ini sumber dananya dari APBD Kota Padang Panjang Rp 860 juta, per-unit Rp 20 juta. Prinsip bantuannya sama-sama sebagai dana stimulant. Pelaksanaannya juga sama-sama pola swadaya, kata Alvisena didampingi Kabid Perkim, Nurasrizal.
Bentuk sistem persiapan dan pelaksanaan program Rutilahu dengan bantuan stimulant dari Kementerian PU-Pera RI pada 2021 dan kini tahun 2022 dari dana APBD itu kurang-lebih;
- Para pemilik Rutilahu peserta program dibagi berkelompok
- Ada tenaga fasilitas lapangan (TFL) sebagai pendamping (mitra) kegiatan.
- Ada kesepakatan kerjasama kelompok dengan pemilik toko bangunan tempat membeli bahan bangunan yang difasilitasi oleh TFL.
- Dana bantuan stimulant dari Pemko Rp 20 juta/unit dikirim ke rekening pemilik
- Rutilahu peserta program (Rp 17,5 juta beli bahan, Rp 2,5 juta utk upah).
- Pembayaran bahan bangunan lewat non tunai oleh pemilik Rutilahu peserta program ke rekening pemilik toko bangunan.
- Pengerjaan rehab gotong royong/swadaya, agar ada swadaya (materi & tenaga).
- Kegiatan rehab Rutilahu secara teknis didampingi oleh tenaga dari Perkim-LH
- Laporan persiapan pelaksanaan rehab Rutilahu dan hasil pelaksanaan oleh TFL
Begitulah sistem persiapan dan pelaksanaan dalam kegiatan rehab Rutilahu milik warga miskin tadi diatur relatif rinci dan transparan. Begitu pula penyerahan bantuan dananya oleh pemerintah ke pemilik Rutilahu, terus pembelanjaan dana bantuan itu untuk membeli bahan bangunan di toko dan pembayaran upah tukang.
Lewat pola ini sesuai pengalaman pengerjaan renovasi 52 unit Rutilahu dengan bantuan Kementerian PU-PR pada 2021 lalu, kata Alvisena, berhasil menyerap swadaya warga. Bentuk swadayanya itu ada yang berupa dana, bahan bangunan dan tenaga, ada juga yang berupa sumbangan makanan-minuman.
Ditanya rencana kelanjutan renovasi atas Rutilahu yang tinggal masih 300an unit itu, Kadis Perkim-LH Alvisena menyebut belum bisa dijawab. Sebab, pertama itu terkait kebijakan pimpinan daerah. Kedua, usulan rencana kerja (Renja) Dinas Perkim-LH untuk diajukan ke pimpinan daerah juga sedang disiapkan.(jym/yet).–
