Senin , 27 September 2021
Depan - Covid19 - Pemberhentian Erisman, Yuslim: Perlu Analisa Prosedural
Diskusi pemberhentian Ketua DPRD Padang
Diskusi pemberhentian Ketua DPRD Padang

Pemberhentian Erisman, Yuslim: Perlu Analisa Prosedural

Print Friendly, PDF & Email

Spirit Sumbar – Sanksi sedang yang dijatuhkan oleh Badan Kehormatan (BK) DPRD Padang atas H. Erisman sebagai Ketua DPRD Padang semakin meruncing. Karena, belum lagi BK memberikan laporan melalui rapat paripurna, Badan Musyawarah (Bamus) sudah mengagendakan penggantian Erisman sebagai Ketua DPRD Padang.

Artinya, belum lagi jelas sanksi yang dijatuhkan secara resmi, namun sudah muncul agenda paripurna untuk mengganti kader Gerindra tersebut. “Saya belum pernah melihat surat pemberhentian dari DPP tersebut,” ujar H. Erisman, Sabtu (2/7/2016)

Atas kejadian ini, Erisman yang merasa dirugikan tidak tinggal diam. Melalui penasehat hukumnya, Otong Rosyadi, dkk melakukan berbagai langkah. “Kami akan layangkan surat tanggapan atas putusan BK DPRD Padang tersebut,” ujar Yusak David, salah seorang penasehat hukum Erisman.

Yusak David menjelaskan ada tiga indikator penilaian putusan BK No. 04/PTS/BK/DPRD –Pdg/VI/2016. Yakni, putusan tersebut telah melanggar asas hukum rektoraktif atau peraturan undang-undang tidak bisa berlaku surut. Yusak menegaskan, sanksi yang diberikan tidak memiliki dasr hukum yang jelas. “Ini bisa dilihat dari pada konsideran dasar menimbang BK DPRD Padang,” ujarnya.

Selanjutnya, dalam menjadi seorang pemeriksa dalam suatu perkara, maka si pemeriksa dan si terperiksa tidak memiliki konflik interes. “Dan jika masih terperiksa maka pemeriksaan dan putusan yang akan dijatuhkan kepada terperiksa tidak netral,” ujarnya.

Juga, BK DPRD Padang tidak memeriksa dan memberikan sanksi pada beberapa orang anggota DPRD lain yang ikut bermufakat untuk meminta bantuan ke PT Semen Padang. Padahal, ujarnya Semen Padang ini yang telah terealisasi. “Padahal, ini ada pengakuan dari para saksi yang diperiksa oleh BK sendiri,” ujarnya.

Dosen Hukum Tata Negara Unand, Dr. Yuslim yang hadir pada diskusi tersebut menegaskan putusan tidak boleh berlaku surut. Begitu, juga pengemabilan putusan, harus tidak memihak. “Dilihat dari kasus ini sepertinya tidak fair lantaran yang diberi sanksi hanya meminta bantuan ke Bank Nagari. Sementara, ke PT Semen Padang yang justru telah terealisasi tidak diperiksa,” ujarnya.

Yuslim juga menegaskan, lantaran kasus ini belum final maka langkah hukum belum ada. “Yang terpenting bisa dilihat dari Ranah Administrasi yang sangat kental dan apakah ini bertentangan dengan prosedural. Juga, apakah kesalahan seimbang dengan sanksi yang dijatuhkan. Ini bisa didasari pada konsideran mengingat,” ujarnya.

“Langkah-langkah cepat harus dilakukan karena kasus adalah follow up. Salah satunya, dengan mengajukan penundaan pada pengadilan,” ujarnya.

Selain para penasehat hukum, diskusi juga dihadiri Sekretaris Pasca Sarjana Ilmu Komunikasi Fisip Unand, M.A. Dalmenda, M.Si, , Anggota DPRD Padang, H. Maidestal Hari Mahesa dan Delapan perwakilan DPAC Partai Gerindra se Kota Padang.

DATUAK

The Public (terbit tiap Senin)

Mereka menikmati sajian The Public dan Berita Online SpiritSumbar
Mereka menikmati sajian The Public dan Berita Online SpiritSumbar

Profil Saribulih

mm
Seorang praktisi pers yang juga bergerak dibidang pendidikan. Menulis dan berorganisasi merupakan hal yang mutlak baginya. Prinsipnya, seorang guru harus jadi penulis, karena dengan menulislah cakrawala dan kemampuan akan terus terasah. Organisasi juga suatu kebutuhan, karena bisa dimanfaatkan untuk bertukar pikiran

Baca Juga

PT. X Dareh Group dan Polres Dharmasraya Gelar Gerai Vaksinasi Presisi Polri

SPIRITSUMBAR.com, Dharmasraya – Dalam pelaksanaan program pemerintah tentang Vaksinasi, PT. X Dareh Group bekerjasama dengan ...