Selain itu, keterbukaan informasi merupakan salah satu prinsip dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik. Akibat pembekuan KI Sumbar oleh gubernur menyebabkan sengketa-sengketa informasi yang diajukan rakyat tidak dapat diproses lagi. Akibatnya hak warga negara dalam mengakses informasi juga terabaikan.
Atas situasi kami berpikiran Gubernur Sumatera Barat merupakan salah satu pemimpin daerah yang anti dengan keterbukaan informasi yang mengabaikan hak atas informasi dari warga negara. Tindakan pembekuan ini dapat menyebabkan Pelanggaran HAM dengan sengaja (by Commision) oleh Gubernur Sumatera Barat.
Sedangkan dalam pernyataan di media, Pemerintahan Provinsi mengaku Keputusan Gubernur Sumatera Barat tersebut bukan merupakan pembekuan, tapi hanya tidak memperpanjang masa jabatan anggota Komisi Informasi. (*)
