“Pasaman Barat punya 284 pelaku usaha dengan total investasi Rp. 1,5 Triliun lebih, sehingga Kabupaten Pasaman Barat dijuluki daerah petro dolar. Istilah yang melambangkan kemakmuran,” kata Syahiran.
Akan tetapi, menurutnya, istilah petro dolar masih sangat berat untuk disandang kerena data statistik menunjukkan Pasaman Barat hingga saat ini masih masuk dalam kategori daerah tertinggal dan memiliki angka kemiskinan yang cukup besar.
“Persolan ini membuat program prioritas Pemkab Pasaman Barat adalah pengentasan kemiskinan dan keluar dari daerah tertinggal pada 2019 mendatang. Komitmen ini tertuang dalam Perda Nomor 14 Tahun 2016 tentang RPJMD Pasaman Barat 2016-2021,” ujarnya.
Ia menjelaskan program empat kali seribu merupakan implementasi dari strategi penanggulangan kemiskinan melalui program penanggulangan masyarakat miskin berbasis keluarga. Program itu adalah pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terdiri dari seribu unit rehabilitasi rumah tidak layak huni, seribu unit pembangunan jamban untuk masyarakat miskin, seribu sanbungan listrik untuk masyarakat miskin dan seribu bantuan tanaman pohon buah untuk seribu kepala keluarga miskin.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pasaman Barat, Joni Hendri menyampaikan bahwa kerja sama atau MoU yang dilakukan merupakan momentum penegasan terhadap komitmen pelaku usaha yang selama ini sudah terbangun. Selain itu untuk lebih terkoordinirnya bantuan-bantuan yang diserahkan kepada masyarakat.
