“Jangan sampai ada lagi pungli berkesiliweran di objek-objek wisata, harga kuliner yang terbilang mahal, itu semua harus diawasi dinas terkait agar wisatawan nyaman berwisata ke Kota Padang,” jelasnya.
Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, yang juga merupakan Koordinator Pansus IV, mengatakan bahwa Pemerintah Kota Padang harus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, bersih, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Hal itu juga disampaikan pada rapat paripurna LKPJ pelaksanaan APBD Tahun 2024 oleh Walikota Fadly Amran beberapa waktu lalu, di mana setiap pengelola keuangan daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat dan DPRD, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
“LKPJ ini adalah bentuk pertanggungjawaban Pemko Padang dalam mewujudkan pemerintahan yang amanah, bersih, dan melayani, sesuai dengan visi Padang Amanah yang disebutkan Walikota Padang,” ujar Muharlion.
Diketahui Pemko Padang mencatat pencapaian signifikan pada tahun 2024. Salah satunya adalah peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang naik dari 83,98 pada tahun 2023 menjadi 84,34 pada 2024, mempertahankan posisi tertinggi di Sumatera Barat.
Komentar