Ketiga, lakukan pengendalian penularan dengan ketat melalui PSBB disertai sanksi tegas.
Dengan adanya tiga langkah tadi, mantan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri era Mendagri Gamawan Fauzi ini berharap, semoga koordinasi dan sinergitas antar level pemerintahan bisa diwujudkan di masa pandemi Covid-19.
Apa yang disampaikan Prof Djo ini mendapat sambutan antusias dari warganet, dimana banyak yang memberi komentar untuk menanggapi persoalan kekacauan pada dunia pemerintahan di Indonesia saat corona ini.
Seperti yang disampaikan oleh wartawan senior Hasril Chaniago, disebutnya bahwa idealnya memang begitu bagi orang yang mengerti ilmu pemerintahan. “Sayangnya banyak pemimpin kita tidak mengerti ilmu dan tata pemerintahan, apalagi menghayati untuk dapat menjalankannya. Karena asal usul atau track record mereka sebelum jadi pejabat pemerintah tidak jelas,” tulis Hasril, yang juga seorang penulis buku.
Sementara dari warganet lainnya, Haris Rozie, yang merupakan alumni STPDN angkatan 02 yang kini menjadi dosen IPDN menyampaikan, mestinya karena urusan konkuren, tak payah lagi dengan aturan detail yang akhirnya tumpang tindih. “Biar daerah berkreasi dengan batasan dan pembagian konkurennya tadi, bila tidak komandan pleton di garda depan bingung, maju atau mundur, tembak atau tiarap, sementara musuh menembus pertahanan kita,” tulisnya.
