Apa yang disampaikan Prof Djo ini mendapat sambutan antusias dari warganet, dimana banyak yang memberi komentar untuk menanggapi persoalan kekacauan pada dunia pemerintahan di Indonesia saat corona ini.
Seperti yang disampaikan oleh wartawan senior Hasril Chaniago, disebutnya bahwa idealnya memang begitu bagi orang yang mengerti ilmu pemerintahan. “Sayangnya banyak pemimpin kita tidak mengerti ilmu dan tata pemerintahan, apalagi menghayati untuk dapat menjalankannya. Karena asal usul atau track record mereka sebelum jadi pejabat pemerintah tidak jelas,” tulis Hasril, yang juga seorang penulis buku.
Sementara dari warganet lainnya, Haris Rozie, yang merupakan alumni STPDN angkatan 02 yang kini menjadi dosen IPDN menyampaikan, mestinya karena urusan konkuren, tak payah lagi dengan aturan detail yang akhirnya tumpang tindih. “Biar daerah berkreasi dengan batasan dan pembagian konkurennya tadi, bila tidak komandan pleton di garda depan bingung, maju atau mundur, tembak atau tiarap, sementara musuh menembus pertahanan kita,” tulisnya.
Komentar selanjutnya ditulis oleh Jose Rizal, seorang penulis yang juga purna praja angkatan 07, kini menjadi akademisi di IPDN Kampus Jakarta, menuliskan “Jenderal perang yang bijak hendaknya mau mendengar saran masukan komandan pasukan yang terjun langsung di lapangan. Kepala daerah, camat, lurah, kepala desa, rt/rw, sebagai pemimpin territorial paling paham kondisi. Mereka paling dulu lihat dan rasa denyut derita rakyatnya. Fokus utama jelas hentikan penyebaran Covid-19 secepat mungkin. Tapi langkah antisipatif juga diperlukan Prof, karena pandemi ini mulai mengusik krisis lain untuk bangkit. Waspada juga akan munculnya krisis ekonomi, pangan, sosial, keamanan, hingga krisis kepercayaan rakyat pada pemerintah.
