4.Ketersediaan sarana-prasarana (Sarpras) penunjang pelaksanaan pengelolaan kearsipan
5. Perkembangan pergerakan upaya modernisasi tata kelola kearsipan dari pola manual ke digitalisasi dengan sistem informasi dinamis terintegrasi (Srikandi).
Perkembangan di lapangan terkait pergerakan modernisasi tata kelola kearsipan dari pola manual ke digitalisasi itu menurut Yan Kasbari didampingi Wendra Jasman, penyuluh kearsipan pada DPK, cukup menggembirakan. Contoh, pengiriman surat-surat dan data antar OPD di Padang Panjang, ke provinsi dan ke pusat, sudah pola digitalisasi. Begitu pula sebaliknya penerimaan surat dan data dari luar ke dalam.
Terjadinya kemajuan yang cukup berarti terhadap pergerakan upaya modernisasi pengelolaan kearsipan dari pola manual ke digital tadi, juga lebih tertunjang oleh program Smart City, salah satu program unggulan Pemko Padang Panjang di RPJM 2018-2023 – yang dominan memanfaatkan teknologi digital.
Hasil evaluasi terhadap seluruh OPD di lingkungan Pemko Padang Panjang, kata Yan Kasbari didampingi Wendra Jasman (tenaga penyuluh tata kelola pengelolaan kearsipan pada Dinas DPK, terdapat peningkatan yang cukup signifikan jumlah OPD yang dapat nilai memuaskan (A), yakni dari 3 OPD pada 2023 lalu jadi 9 OPD pada 2024 ini. Rinciannya terdiri;
- Sekretariat Daerah Balaikota Padang Panjang
- Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)
- Bappeda & Litbang
- Inspektorat
- Dinas Perindagkop & UMKM
- Dinas Perkim – LH
- Dinas Pangan dan Pertanian
- Dinas Penanaman Modal & Perizinan Terpadu Satu Pintu
- BLUD – RSUD Padang Panjang
Terkait aspek penilaian, seperti komitmen Walikota Padang Panjang atas upaya modernisasi pergerakan pengelolaan kearsipan dari manual ke digital, salah satu contoh adalah sudah adanya Perda No.5/2019 tentang pengelolaan kearsipan.
