Eldy menekankan, besarnya manfaat yang diperoleh dari pemeriksaan keuangan tersebut tidak terletak pada temuan pemeriksaan yang dilaporkan atau rekomendasi yang dibuat. Akan tetapi terletak pada efektifitas Kepala Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi serta menciptakan dan memelihara suatu proses dan sistem informasi untuk memantau status tindak lanjut atas rekomendasi BPK. “BPK mempunyai keinginan yang kuat agar Kepala Daerah dapat melaksanakan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel,” paparnya.
Pada hari itu, dua daerah lain juga menerima opini WTP. Dua daerah itu yakni Kota Bukittinggi, serta Kabupaten Pasaman. Terlihat hadir sejumlah pejabat di lingkup Pemko Padang, antara lain seperti Asisten III, Corri Saidan, Inspektur, Andri Yulika, Kepala BPKA, Syahrul, Kepala Dispenda, Kepala Kantor Kesbangpol, serta Kabag Humas dan Protokol, Mursalim.
DATUAK
