Bahkan saat bertemu perantau di Jakarta pun sering ditanyai tentang kemungkinan normalisasi di Batang Sungai Limau. “Jadi isunya marak di rantau juga nih,” ujar Leonardy sambil tersenyum.
Jadi, kata Leonardy, isunya bukan di kampung saja. Ternyata jadi pembicaraan orang rantau juga. Makanya, ketika ada peluang seperti ini harus dimanfaatkan segera.
“Untuk itu Wali dan Bamus diharapkan berupaya agar masyarakat gembira menerima kegiatan pembangunan ini. Dan beritahu masyarakat tidak ada ganti rugi,” tegasnya.
Untuk dukungan dari pemerintah kabupaten, nanti Bupati Padang Pariaman akan kita dorong pula untuk bertemu Wakil Menteri PUPR. Minimal berkoordinasi dengan Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera V (BWSS V).
Leonardy juga menyebutkan agar PSDA Sumbar sedapat mungkin memasukkan pula normalisasi di Batang Kamumuan. Apalagi luapan air di sungai itu telah menelan korban. Soal pembebasan lokasi lebih mudah lagi di daerah itu.
Kabid Sungai dan Pantai Dinas PSDA Sumbar, Syafril Daus menyatakan proyek normalisasi lanjutan di Batang Sungai Limau adalah bagian dari penanganan bencana di Sumbar. Dana berasal dari APBN sebesar Rp2,24 triliun. Kini, ada kesempatan, Batang Sungai Limau juga sering menyebabkan bencana karenanya kesempatan terbuka luas.
