Menurutnya, Bila memang produk dari luar itu sungguh tidak diproduksi di dalam negeri, tentu tidak menjadi masalah bahkan mungkin sebagian pihak merasa dimudahkan. Akan tetapi, ada produk-prouduk yang seharusnya mampu diproduksi dalam negeri seperti kerajinan, aksesoris atau pakaian, para pelakunya mesti dapat kemudahan dengan beberapa prioritas promosi.
Nevi menegaskan, pemerintah dengan segala perangkatnya dapat memberi kesempatan barang on line luar negeri dimana dalam negeri tidak atau belum mampu produksi, mesti di arahkan ke gernas BBI (Bangga Buatan Indonesia) sehingga market place melakukan transfer knowlogde ke pelaku UMKM agar dapat memproduksi barang tersebut oleh pelaku UMKM dalam negeri.
“Sering kami mendapat laporan, dengan produk yang mirip dengan kualitas sama, produk lokal kalah bersaiang pada persoalan harga. Kerap dijumpai, produk luar lebih murah sehingga rakyat Indonesia yang merupakan potensi pasar yang sangat besar cenderung memilih produk luar ini. Peran Marketplace ini yang mestinya mampu memberikan keberpihakannya pada UMKM dalam negeri”, ujar Nevi.
Politisi PKS ini juga menyinggung, agar data pribadi masyarakat yang teregistrasi ke berbagai marketplace, pemerintah agar secepatnya membuat regulasi untuk memberikan jaminan perlindungan data pribadi warga Indonesia. Hal ini seiring dengan Persetujuan ASEAN tentang perdagangan melalui sistem elektronik.
