Seperti lansia, petugas layanan publik, dan tenaga kesehatan. Politisi PKS ini mempertanyakan, apakah Pemerintah dan Holding BUMN farmasi sudah membangun sistem pendataan, distribusi, pelaksanaan, serta edukasi vaksinasi yang benar bagi warga Indonesia secara keseluruhan?. Sistem ini bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik, sehingga masyarakat bisa mengetahui perkembangan vaksinasi dengan baik dan benar.
“Saya masih belum melihat bahwa pemerintah hingga saat ini memberi kejelasan terkait status penerima vaksin gotong royong. Bagaimana arah kebijakan pemerintah terkait rencana vaksin Gotong Royong harus jelas dulu. Jika pemberian vaksin gotong royong hanya ditujukan kepada karyawan, maka seharusnya karyawan menerima vaksin secara gratis dari perusahaannya,” ujarnya.
“Lantas bagaimana dengan keluarganya? Dengan program ini, karyawan sudah dapat bekerja secara penuh dengan tetap menggunakan protokol kesehatan di tempat kerja. Namun harus ada kejelasan dulu terkait supplynya, pembiayaannya, dan targetnya,” tanya Nevi.
