Penolakan FSP-ISI atas pembangunan pabrik semen baru ini bukan tanpa alasan. Oversupply 42 juta ton saat ini saja sudah menyebabkan utilisasi pabrik hanya 66 persen.
Artinya sudah ada beberapa line pabrik dalam suatu perusahaan tidak berproduksi (stop). Sehingga berdampak kepada tenaga kerja, mulai dari pemutusan hubungan kerja, penurunan kesejahteraan dan overload kerja, juga akan berdampak kepada persaingan usaha yang tidak sehat dan mungkin saja Industri Semen Nasional akan bernasib sama dengan Industri baja di Indonesia.
Politisi PKS ini pada pertemuan itu berjanji untuk segera menyampaikan permasalahan ini dalam masa persidangan setelah reses untuk dibahas di Komisi VI DPR RI, dan mengusulkan agenda melakukan audiensi antara FSP-ISI dengan Komisi VI untuk pendalam lebih lanjut dan mempertanyakan terkait perizinan pabrik semen baru ke pemerintah dalam hal ini Kepala BKPM dan Menteri Perindustrian.
“Terkait dengan rencana pembangunan pabrik semen di Kalimantan Timur, Saya mengingatkan Pemerintah, agar ada studi ulang dampak yang akan ditimbulkan. Sejauh apa koordinasi yang telah dilakukan antara BKPM dengan kementerian perindustrian, akan menjadi bahan untuk mengurai semua persoalan industri semen ini”, jelas Nevi.
