“Khusus pada dukungan penanganan covid-19 yang dilakukan pihak pemerintah dan semua institusinya, saya meminta memperhatikan point penting di sektor energi ini khususnya gas bumi. Perlu ada relaksasi dalam pelaksanaan kontrak jual beli dengan pemasok gas bumi yang dilakukan PGN. BPH Migas juga perlu mengkaji kemungkinan pelaksanaan keringanan pada pengenaan iuran kegiatan usaha, dan untuk mendorongh pemanfaatan LNG diperlukan realisasi insentif fiskal berupa pembebasan PPN untuk LNG”, ujar Nevi.
“Pada saat semua pihak sedang fokus untuk menghadapi dan mencoba keluar dari pandemi covid-19, seyogyanya penerbitan regulasi atau kebijakan yang kontra produktif dihindari dan dari aspek pengelolaan BUMN, penerbitan Permen ESDM Nomor 8 tahun 2020 akan memiliki dampak terhadap pelemahan kemampuan keuangan BUMN atau bahasa terangnya akan membuat BUMN rugi”, tambah Nevi.
Politisi PKS ini mengatakan, saat ini masyarakat yang menjadi pelanggan-pelanggan PGN tidak dapat menyerap volume gas sesuai kontrak. Sebagian besar pelanggan industri mengurangi produksi atau menutup usahanya untuk sementara.
