Banyak hal yang sangat disayangkan, salah satunya kesepakatan yang diambil oleh kedua orang yang bukan merupakan konsultan investasi ataupun manajer investasi tersebut justru membuat rugi perusahaan dan sebaliknya yang diuntungkan adalah kedua pihak tersebut.
“Pembenahan tata kelola BUMN seharusnya diawali dengan pembenahan jajaran Direksi dan Komisaris yang ada di perusahaan BUMN, mengingat posisi mereka memiliki peranan yang sangat penting dalam menjalankan BUMN”, kata Nevi.
Legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Barat II ini menambahkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN khususnya pada Pasal 16 dan Pasal 28 telah mengamanatkan bahwa pengangkatan direksi dan komisaris BUMN harus berdasarkan pertimbangan integritas, jujur, perilaku yang baik, keahlian, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan. Oleh karenanya untuk mengawali perbaikan tata kelola BUMN, penunjukkan Direksi dan Komisaris BUMN harus benar-benar melihat pertimbangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut. Jangan sampai Direksi dan Komisaris ditunjuk karena balas budi Pemerintah, sehingga faktor kapasitas dan integritas diabaikan.
