SPIRITSUMBAR. com, Jakarta – Anggota DPR RI Komisi VI, Hj. Nevi Zuairina pada rapat dengar pendapat antara Komisi VI dengan PT Pertamina, salah satu BUMN klaster Energi menolak tegas rencana IPO (Initial Public Offering) yang di lakukan perusahaan plat merah ini, meski hanya pada anak perusahaannya saja.
“Baik perusahaan induk maupun anak perusahaan PT Pertamina yang akan melakukan saham perdana, tetap akan menghadapi risiko tinggi. Ada banyak hal yang di pertaruhkan ketika perusahaan strategis ini di lepas ke publik, tutur Nevi.
Poitisi PKS ini mengatakan, memang saat ini antara regulator dan eksekutor untuk menangani bisnis milik pemerintah belum sempurna. Salah satunya ada dualisme lembaga regulator dan eksekutor yang menyatu sehingga ada persaingan yang tidak sehat antara swasta dan negara. Namun bukan berarti dalam melakukan kebijakan yang berkaitan dengan kepemilikan usaha milik negara yang di lepas ke publik dapat dilakukan dengan mudah. Perlu ada tahapan dan uji yang teliti dan terukur, sehingga kekahwatiran adanya free rider (penumpang gelap) dalam sebuah kebijakan dapat di hilangkan rasa was-wasnya.
“Saya berharap, meski akan di bahas di panja BUMN Energi, tetap opsi IPO di seluruh jenjang BUMN Energi ini dapat tetap pemerintah yang mengendalikan. Saya melihat yang sangat strategis menguasai hajat hidup orang banyak adalah BUMN Energi, BUMN Pangan, BUMN Infrastruktur dan BUMN Perbankan mesti pemerintah yang kuat pegang erat. Sesuai dengan Pasal 33 UUD 45 dimana cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak di kuasai negara”, urai Nevi.
