“Pemerintah Jangan hanya kepada BUMN yang diberi porsi besar pada alokasi APBN. Mesti pelaku UMKM inilah yang perlu diperhatikan, karena sangat jelas membantu negara mempertahankan tumbuh kembang perekonomian bangsa,” ucap Nevi.
Politisi PKS ini menyoroti sistem teknologi informasi dan lengkapnya infrastruktur pendukung. Seperti jasa antar barang yang semakin kompetitif, akan menjadi peluang usaha semakin luas tanpa batas lokasi dan waktu.
Pemerintah mesti dapat bertindak cepat untuk memperkuat ekosistem para pelaku UMKM untuk masuk di dunia transaksi menggunakan internet.
“Pandemi saat ini selain merubah pola hidup masyarakat, ada sebuah peringatan keras atas penurunan jumlah pelaku UMKM yang tadinya sejumlah 64,7 juta pelaku usaha pada tahun 2019,” ujarnya.
“Di tahun 2020 turun drastis hingga menjadi 34 juta pelaku usaha. Tahun 2021 ini sudah sangat nyata di lapangan, terjadi peningkatan pengangguran dan penambahan jumlah rakyat miskin baik di kota maupun di desa,” kata Nevi mengingatkan.
Nevi menambahkan, saat ini usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja. Juga, memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat.
Dengan serba ketidakpastian kondisi ekonomi negara, proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat serta dorongan pertumbuhan ekonomi semakin terhambat.
