“Dorongan untuk penguatan Digitalisasi UMKM berbasis data tunggal ini mesti terus disuarakan. Agar tidak ada momen yang terlupakan. Karena terbentuknya link and match antara UMKM dengan BUMN mesti segera terwujud,” ujarnya.
“Pemerintah Jangan hanya kepada BUMN yang diberi porsi besar pada alokasi APBN. Mesti pelaku UMKM inilah yang perlu diperhatikan, karena sangat jelas membantu negara mempertahankan tumbuh kembang perekonomian bangsa,” ucap Nevi.
Politisi PKS ini menyoroti sistem teknologi informasi dan lengkapnya infrastruktur pendukung. Seperti jasa antar barang yang semakin kompetitif, akan menjadi peluang usaha semakin luas tanpa batas lokasi dan waktu.
Pemerintah mesti dapat bertindak cepat untuk memperkuat ekosistem para pelaku UMKM untuk masuk di dunia transaksi menggunakan internet.
“Pandemi saat ini selain merubah pola hidup masyarakat, ada sebuah peringatan keras atas penurunan jumlah pelaku UMKM yang tadinya sejumlah 64,7 juta pelaku usaha pada tahun 2019,” ujarnya.
