Katanya, potensi dan keberadaan Prabowo bakal menjadi garansi politik bagi Nasrul Abit untuk mendapatkan kepercayaan lebih dari Presiden Jokowi agar lebih memperhatikan Sumbar dengan penambahan alokasi anggaran pembangunan.
“Saya rasa sulit mendapatkan dana pusat bila secara politik posisinya oposan dengan pemerintah pusat, apalagi hanya dengan pengalaman sekian periode sebagai Anggota DPRRI lantas kucuran anggaran dari pemerintah pusat akan mengalir deras, saya rasa tidak sederhana itu, sudah banyak daerah sebagai buktinya. Kondisi ini tentu tidak kita harapkan karena pada akhirnya yang rugi itu adalah daerah dan masyarakat Sumatera Barat,” prediksi Hidayat.
Bicara pengalaman, tentu Nasrul Abit dan Indra Catri secara faktual lebih berpengalaman karena sudah pernah menjadi kepala daerah. Mesti diingat bahwa, peraturan perundangan undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat berbeda dengan UU MD3 yang mengatur tugas pokok dan fungsi anggota DPR.
Artinya, jelas Hidayat, dengan pengalaman sebagai Kepala Daerah, bagi NAIC tidak perlu belajar lagi bagaimana stratetegi dan teknik mendapatkan anggaran transfer daerah dari pemerintah pusat sebanyak banyaknya.
“Sekarang kembali ke masyarakat, apakah memilih Gubernur yang coba coba atau sudah berpengalaman dan memiliki modal politik yang besar dan kuat dengan pemerintah pusat, ditambah lagi dengan keberadaan dan kerja nyata dari Ketua DPD Gerindra Sumbar, Andre Rosiade, tentu kian kloplah,” kata Hidayat. (*)
