Kamis , 23 September 2021
Depan - Berita Pilihan - Nasib Tak Jelas, Guru Honor Sambangi DPRD Sumbar
Para Guru Honor K2 saat dengar pendapat dengan Komisi V DPRD Sumbar
Para Guru Honor K2 saat dengar pendapat dengan Komisi V DPRD Sumbar

Nasib Tak Jelas, Guru Honor Sambangi DPRD Sumbar

Print Friendly, PDF & Email

Spiritsumbar.com, Padang – Puluhan orang guru honorer kategori dua (K2) se-kabupaten dan kota di Sumbar sambangi Gedung DPRD Sumbar untuk mengadukan nasib mereka ke wakil rakyat Sumbar, Senin (20/11/2017).

Ketua Forum Guru Honorer, Abuzar, mengatakan, sebagai honorer K2 mereka menerima tunjangan dengan jumlah kecil. Jumlah tunjangan itu lebih kecil daripada gaji buruh yang bisa menerima upah sesuai dengan upah minimum provinsi (UMP).

Dengan kondisi tersebut, katanya, guru honorer seperti tidak dihargai sama sekali. Kondisinya diperparah dengan sulitnya mengurus sertifikasi guru. Untuk mengurus sertifikasi, kata Abuzar, harus ada surat dari pemerintah daerah. Namun, karena berbenturan dengan aturan perundang-undangan, pemerintah daerah melalui dinas terkait tidak bisa mengeluarkan surat tersebut.

Ketua Komisi IV  DPRD Provinsi Sumatera Barat, Hidayat, didampingi Kepala Dinas Pendidikan Sumbar Burhasman Bur dan Ketua PGRI Sumbar mengatakan, diperlukan Peraturan Gubernur untuk  memberikan payung hukum kepada komite sekolah dalam melakukan  pemungutan iyuran pendidikan. Agar, anggaran ini bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan  penghasilan Guru Honorer.

“Dari hasil pertemuan Komisi V DPRD Sumbar dengan Guru Honorer ini dapat disimpulkan, kita mendesak pemerintah pusat untuk mencabut moratorium  CPNS, terutama tenaga pendidik (Guru) dan juga meminta pemerintah pusat segera mengangkat Honorer K 2  jadi CPNS .

Selain dari itu menurut Hidayat, Komisi V juga minta Dinas pendidikan Provinsi Sumatera Barat untuk memudahkan urusan sertifikasi sesuai dengan peraturan perundang undangan dan juga  merekomendasi ke Badan Anggaran  untuk meningkatkan pembayaran jasa Guru Honorer.

Menyikapi hal itu,  Abuzar MA minta kepada Komisi V  untuk mendukung dan memperjuangkan Honorer Kategori 2 yang sudah mengabdi  paling sedikit 12 tahun, bahkan ada yang sudah 20 tahun dan sampai hari ini belum diangkat jadi PNS kepada pemerintah pusat.

“Sebelum mereka diangkat mereka juga minta agar diperhatikan gajinya, karena saat  ini di kabupaten/Kota di luar Padang gaji guru Honorer  masih ada yang menerima gaji sebesar  Rp 250.000 sampai Rp 600.000/Bulan dan gaijinya diterima satu kali dalam tiga bulan,” jelas Abuzar.

Abuzar juga menyampaikan, saat ini guru honorer sangat sulit untuk sertifikasi  dan yang  menyulitkan untuk ikut sertivikasi adalah  dari segi SK Walikota dan Bupati. Setelah dapat sertifikaksi pencairan dananya juga cukup sulit. Untuk itu dia juga minta kepada Komisi V agar dapat  memperjuangkan dan memberi kemudahan agar mereka bisa ikut sertivikasi dan  menerima tunjangan sertifikasi.

Jumlah guru Honorer Kategori K 2 se Sumatera Barat  berjumlah sebanyak 6.642 orang.

Profil Saribulih

mm
Seorang praktisi pers yang juga bergerak dibidang pendidikan. Menulis dan berorganisasi merupakan hal yang mutlak baginya. Prinsipnya, seorang guru harus jadi penulis, karena dengan menulislah cakrawala dan kemampuan akan terus terasah. Organisasi juga suatu kebutuhan, karena bisa dimanfaatkan untuk bertukar pikiran

Baca Juga

Bupati Pessel : Keterbukaan Informasi Tak Bisa Ditawar

SPIRITSUMBAR.com, Painan – Bupati Pesisir Selatan, Rusma Yul Anwar, membuka acara bimbingan teknis (Bimtek) pemeringkatan ...