“Kejadian ini tentu sangat kita sayangkan sekali, kenapa perusahaan yang sudah black list masih diikut sertakan juga dalam proses lelang. Ini kan jelas ada permainan sehingga terjadi Silpa yang lumayan besar pada paket No 11 ini,” kata Sekretaris Fraksi Gerindra ini, Senin (30/10).
Saya selaku anggota di DPRD Padang di tahun 2017 ini ada dana pokir sebesar Rp1,5 miliar, inilah yang akan kita perjuangkan di dapil II Kecamatan Kuranji – Pauh melalui kegiatan reses agar bisa terciptanya pembangunan yang merata melalui pokir tersebut.
Muzni juga mengungkapkan bahwasanya pokir di 2018 nanti meningkat sebesar Rp2,5 miliar.
“Untuk itu saya tidak menginginkan lagi kejadian serupa terulang lagi, apalagi di 2018 anggaran cukup besar, ” tegas Muzni Zen yang akrab disapa Ajo ini.
Selain itu disampaikan, untuk 2017 ini apirasi atau pokirnya sudah terealisakan sekitar 85 persen. Namun memang masih ada yang belum terealisasikan. Untuk itu dia berharap kepada masyarakat di Dapil nya khususnya pada warga RT 02 RW 06 Lapau Munggu Kelurahan Kuranji dan di RT 01 RW 06 Guo agar bersabar, karena untuk realisasinya memang ada permasalahan dari dinas terkait akibat hasil lelang tak bisa dilaksanakan. “Semoga di 2018 dapat dilaksanakan kembali, ” ungkap politisi Gerindra ini.
