Senada dengan Jasmir Sikumbang, Sekretaris Aliansi Masyarakat Bersatu (AMB) Pasamann Barat Devi Irawan mengatakan, aroma intervensi mayoritas anggota DPRD dalam pengaturan proyek-proyek Pokir yang diusulkan anggota DPRD sudah lama berlangsung. Namun tak kunjung ada langkah konkrit menhantisipasi hal demikian.
“Kewajiban DPRD memang mengusulkan proyek dalam rapat anggaran, tetapi bukan dia yang menentukan kontraktornya, atau menerima fee nya. Selama ini kita kan selalu mengawasi, tetapi seolah-olah sudah jadi rahasia umum, dan kita sulit membuktikannya karena kita bukan penyidik,” ujar Devi
Artikel Lainnya
Ia meminta KPK turun ke daerah, sebab kepada penegak hukum di daerah seolah-olah masyarakat mengalami krisis kepercayaan,” Kata Devi.
Devi mengaku siap melaporkan dugaan aroma Pokir tersebut yang dibagi-bagi oleh mayoritas anggota DPRD Pasaman Barat, meskipun tidak semua anggota DPRD terlibat, tetapi mayoritas.
Sekda Pasaman Barat H Manus Handri saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu, membenarkan kondisi demikian. Karena itu, Sekda, sudah mendapat arahan dari pimpinan bahwa untuk tahun 2018 semua Pokir akan digabungkan dan ditender pada Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Pasaman Barat untuk ditender saja.
