“Sampai saat ini, Perbummma sangat konsen dengan kepentingan publik. Perbumma sudah terjun kemasyarakat dan mengajak tokoh-tokoh adat dan tokoh masyarakat untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada diwilayah masing-masing. Contoh kongkrit Perbumma sudah mengajak menanam tumbuh-tumbuhan yang produktif untuk mempertahankan kondisi pangan masyarakat itu sendiri”, ulas Syamsul yang juga Ketua Umum KKMKR (Kerukunan Keluarga Moloko Kie Raha) ini
“Pemerintah tidak bisa menutup mata, karena langkah yang dijalankan Perbumma itu adalah konstitusional. Karena, itu adalah perintah UUD 1945 dan merupakan amanat Pancasila serta Proklamasi. Esensi kemerdekaan itu adalah Hak segala Bangsa, apalagi dalam konteks adat dan kearifan lokal itu diatur dalam UUD 1945, dan Pemerintah berkewajiban mensinergikan antara Perbumma dengan Instrumen kebangsaan, Lembaga-lembaga kultural dalam rangka mengisi kemerdekaan” ujarnya.
Syamsul Rizal mengungkapkan Pertemuan antara Perbumma dengan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo beberapa waktu lalu menghasilkan, bahwa MPR telah membuka ruang sebagai Mahkamah rakyat untuk bersinergi dengan Perbumma. Sebagai Contoh kerjasama MPR RI dengan Perbumma membangun Kampung Empat Pilar yang direncanakan nantinya di Salatiga, Jawa Tengah.
