Ini sudah jelas terjadi ketimpangan suplai vaksin di luar Jawa-Bali. Sebagai dugaan awal, kondisi ketimpangan ini tentunya dapat menyebabkan terhambatnya program vaksinasi yang dilakukan Pemerintah Daerah.
“Di Sumatera Barat misalnya, untuk mencapai herd immunity dibutuhkan sekitar 4 juta dosis vaksin. Tapi yang diterima Pemerintah Daerah Sumatera Barat baru sekitar 1 juta dosis saja,” kritis Nevi.
Politisi PKS ini menyarankan, pemerintah pusat mesti meningkatkan kualitas hubungan komunikasi dan relasi dengan pemerintah daerah pada persoalan penanganan pandemi ini. Pemerintah seharusnya bisa menggandeng Pemerintah Daerah untuk memastikan suplai vaksin dapat menjangkau ke seluruh wilayah Indonesia.
Karena itu amanah Pasal 25 UU Perdagangan. Permasalahannya apa yang selama ini menjadi kendala mesti dapat solusi. “Jangan sampai ada penimbunan vaksin di beberapa wilayah,” katanya.
Legislator asal Sumbar ini menjelaskan, beberapa persoalan ketersediaan vaksin yang terbatas tidak sebanding dengan antusiasme masyarakat yang ingin divaksinasi. Semua kebijakan yang diimplementasi pada tindakan di lapangan mesti tertata dengan baik.
Termasuk memperhatikan aspek segmentasi penerima vaksin. Sosialisasi kepada orang tua pelajar yang menjadi sasaran penerima vaksin. Vaksinasi bagi orang usia lanjut (lansia), ketersediaan tenaga kesehatan sebagai vaksinator, hingga fasilitas kesehatan untuk pemberian vaksin mesti akurat dan pelaksanaannya mesti rata tiap daerah.
