“Kalau anggota DPR RI kan mewakili rakyat melalui partai politik. Sedangkan DPD RI wakil daerah atau wilayah. Sehingga kami harus menyuarakan kepentingan daerah. Jadi kami temukan persoalan di daerah, kami bawa ke pusat untuk mendapat penyelesaian. Makanya kami juga sebagai tempat mengadu bagi masalah-masalah yang dihadapi daerah,” tukas LaNyalla.
Menyinggung soal masih adanya kelemahan posisi DPD RI dalam sistem tata negara, Wakil Ketua II Mahyudin menyatakan amandemen konstitusi sebagai jalan keluar yang harus ditempuh. Karena hanya dengan amandemen posisi DPD RI bisa lebih kuat lagi dari sekarang. Namun, ditambahkan Wakil Ketua I Nono Sampono bahwa amandemen yang ada di benak DPD RI tentu amandemen terbatas. Sehingga tidak melebar kemana-mana.
Yang menarik, di sela perbincangan, baik di markas Media grup maupun Rakyat Merdeka, LaNyalla mengungkapkan jika ia bersurat kepada Presiden Joko Widodo terkait wacana reshuffle kabinet. Dengan mengusulkan sejumlah nama Senator sebagai kandidat menteri. “Saya pikir perlu dari unsur DPD untuk memperkuat tim Pak Jokowi. Seperti misalnya Pak Nono Sampono, beliau sangat mumpuni untuk bekerja sebagai pengambil kebijakan,” cetus LaNyalla.