Selasa , 21 September 2021
Depan - Berita Pilihan - Masyarakat Tolak UU Cipta Kerja, DPRD Sumbar Layangkan Surat pada Presiden
Ketua DPRD Sumbar, Supardi
Ketua DPRD Sumbar, Supardi

Masyarakat Tolak UU Cipta Kerja, DPRD Sumbar Layangkan Surat pada Presiden

Print Friendly, PDF & Email

SPIRITSUMBAR.COM, Padang – Gelombang unjuk rasa yang dilakukan masyarakat, pekerja dan mahasiswa, ke DPRD Sumbar selama 2 hari berturut (7 dan 8 Oktober), disikapi dengan cepat oleh anggota DPRD Sumbar.

Pada aksi hari pertama Supardi langsung turun dan menemui pengunjuk rasa. Namun tidak ada penyampaian tuntutan tertulis. Hanya sekedar lisan dan langsung disikapi dengan membuat ringkasan dan meminta agar menjadi pertimbangan pemerintah pusat.

Pada hari kedua aksi kelompok pengunjuk rasa dari berbagai komponen dan Cipayung plus, memberikan tuntutan secara tertulis berupa keinginan untuk membatalkan undang-undang cipta kerja, seiring dengan pembentukan tim evakuasi yang anggotanya terdiri dari organisasi mahasiswa, pemerintah dan DPRD.



Tuntutan pengunjuk rasa dan kelompok Cipayung plus, yang disi berbagai organisasi mahasiswa langsung disikapi DPRD Sumbar, dengan mengirim surat pada Presiden Republik Indonesia, agar UU Cipta kerja tersebut dibatalkan.

Surat dengan Nomor:019/896-FPP-2020 dan nomor; 019/912/FPP-2020, Perihal penyampaian aspirasi masyarakat. Agar mencabut undang-undang cipta kerja dan menerbitkan Peraturan Pengganti undang-undang (Perpu) Cipta kerja, tertanggal 8 Oktober 2020. Ditandatangani langsung ketua DPRD Supardi.

Surat DPRD Sumbar
Surat DPRD Sumbar

Ketika dikonfirmasi, ketua DPRD Sumbar Supardi mengaskan, sebagai wakil rakyat, maka sudah sewajarnya membantu rakyat dalam memperjuangkan haknya, dengan cara melanjutkan aspirasi masyarakat pada pihak berkompeten.

Dia juga menegaskan, selama dua kali aksi unjuk rasa, maka sebanyak itu surat dikirim ke Presiden, agar kiranya dapat disikapi dan ditindak lanjuti, sesuai dengan aturan berlaku.

“Tugas kami sebagai wakil rakyat adalah menampung dan meneruskan aspirasi masyarakat kepada pihak-pihak berkompeten, jika berkaitan dengan Perda, kami bisa langsung memutuskannya, karena itu bagian dari tugas dan fungsi DPRD,” terang Supardi.

Meskipun DPRD bukan perwakilan pemerintah pusat di daerah, namun DPRD merupakan perwakilan rakyat didaerahnya. Sehingga memang sebuah keniscayaan untuk bisa memperjuangkan melalui mekanisme yang telah ditentukan undang-undang.

“DPRD bukan wakil pemerintah pusat di daerah. Namun wakil rakyat dan harus meneruskan perjuangan rakyat,” ulasnya lagi.

DPRD Sumbar tidak pernah lalai dalam menampung aspirasi masyarakat, meskipun mereka selalu dihujat. Konsekuensi ini tetap diterima, dengan bukti membuat surat pada Presiden Republik Indonesia berdasarkan aspirasi masyarakat.(Rel)

>>> Selanjutnya : Ini Video Pernyataan Kapolres Padang, Demo Bakal Berujung Rusuh

Tip & Trik

loading…


 

Profil Saribulih

mm
Seorang praktisi pers yang juga bergerak dibidang pendidikan. Menulis dan berorganisasi merupakan hal yang mutlak baginya. Prinsipnya, seorang guru harus jadi penulis, karena dengan menulislah cakrawala dan kemampuan akan terus terasah. Organisasi juga suatu kebutuhan, karena bisa dimanfaatkan untuk bertukar pikiran

Baca Juga

Kejar Target, Vaksinasi Sasar SMAN 6 Sijunjung

SPIRITSUMBAR.com, Sijunjung – Polres Sijunjung dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung, launching Gerai Vaksin tingkat sekolah ...