Melihat kondisi ini, Bupati Hendrajoni langsung emosi karena dia merasa telah kecolongan. Apalagi, bupati mencurigai pihak perusak mangrove tersebut justru dilakukan oleh para pejabat dan mantan pejabat.
Bupati Hendrajoni dengan tegas meminta pembangunan tersebut harus dihentikan. Malahan, Mantan Periwira Menengah ini bertekad membawa kasus ini ke ranah hukum.
Dampak pernyataan bupati yang dengan tegas menyelamatkan wilayah yang dipimpinnya telah mengelinding menjadi bola liar. Malahan, ada yang sengaja menggiring pernyataan bupati ini dituding bernuansa politik.
Syaiful Ardi, Anggota DPRD Sumbar asal Pesisir Selatan ikut angkat bicara atas hebohnya pengrusakan Kawasan Mandeh tersebut. Dari perkembangan yang ada, Anggota Fraksi Partai Hanura meminta agar persoalan tersebut bisa diselesaikan tanpa ada ketegangan, yang nantinya dikhawatirkan merugikan kemajuan pariwisata di daerah itu.
“Tujuan untuk pengembangan (Pariwisata Mandeh) tentu bukan persoalan ribut yang kita kejar, yang perlu dilakukan bagaimana menyelesaikan persoalan itu tanpa riak,” kata Syaiful melalui selulernya, Kamis (20/4/2017).
Anggota Komisi V DPRD Sumbar tersebut melihat persoalan pengrusakan mangrove itu, sudah seperti perang terbuka. “Proses hukum soal pengrusakan tentunya jadi kewenangan aparat terkait, jangan sampai terlalu maju (Bupati), nanti kesannya ada intervensi,” tambah putra asli Balai Selasa ini.