Yang saya sebutkan di suatu daerah di Prov Sumatera Barat. (disini tidak akan menjastis daerahnya mana) telusuri dan gali informasi sendiri pembaca yang budiman. Misal dari pokir pekerjaan peningkatan jalan regid beton di dapilnya dana Rp 180 juta, kalau budgednya 10 persen pekerjaan belum dilaksanakan harus dicarikannya.
Hitung punya hitung kalau 10 persen ditambah lagi nanti PPN 10% PPH 1,5%, pekerjaan yang dananya Rp 180 juta sudah raib 21,5 persen.
Pernah ada yang berkeluh kesah/istilahnya mengadulah sama saya, salah seorang kontraktor/rekanan X dapat pekerjaan pokir 2016 dari pokir dimintai 10 persen oleh anggota wakil rakyat. Setelah disimpulkan, saya sampaikan kepadanya, anda maukan”1. Udah habis cerita. Sebab kalau lilin kalau tidak ada api tidak akan nyala. Kalau anda sepakat ya sudah jangan disesali. (Inilah salah , satu gambaran kejadian merasakan kue pokir diluarnya manis didalamnya menggetirkan).
Masalah kegiatan pembangunan dari dana pokir 2016 tadi ada yang harus setor ke wakil rakyat sekian-sekian persen dari dana pagu. Ini bukan isu galau sudah sampai tedeteksi aparat hukum. Bahkan memo dari wakil rakyat tersebut sudah dikantongi oleh aparat hukum.
Kesimpulannya kita tunggu saja berita dari kawan, segerakah atau lamakah katanya anggota dewan dipanggil Kejaksaan tersebut. Kita tunggu saja.
