Artinya begini rekanan entah itu teman dekat, tim suksesnya, entah ini saudaranya berpacu nembuat perusahaan baru bidang jasa konstruksi. Atau kalau tidak pinjam bendera lain untuk mengerjakan pokir tersebut. Pokir-pokir itu dibalik layar berskenario, sudah ada orangnya siapa yang akan mengerjakan pokirnya, langsung kontan-kontan menyampaikan kepada OPD.
Memang diakui OPD mempunyai aturan yang baku setiap aset kegiatan belanja pembangunan walaupun sesuai prosedural dengan mekanisme dari OPD, masih ada dugaan intervensi yang nama wakil rakyat tak bisa dipungkiri ada.
Sementara pihak OPD tak bisa berbuat apa-apa diotak-atik skenarionya pelaksanaannya pokir harus begini dan begitu sesuai yang punya pokir. Disinilah yang jadi dikeluh – kesahkan OPD, harus menuruti kemauannya. OPD sepertinya dibawah angin, kenapa?. Andaikata tidak dituruti dalam pengajuan RKAUD tahun anggaran berikutnya, atau dalam Perubahan Anggaran tidak direalisasi dicoret/ ditolah mentah-mentah oleh wakil rakyat, barangkali itu, kemungkinan masalahnya.
Bahkan sinyalemen yang berkembang setiap rekanan yang mendapat jatah pokir berbagai macam ada yang 10 persen ada yang 15 persen bahkan ada yang lebih dari itu. Intinya bervariatiflah setor dulu kepada wakil rakyat ( Chase and cery).
