Pada sesi kedua tanya jawab, beberapa mahasiswa menanyakan juga tentang bagaimana sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ada di DPRD Sumbar.
Raflis menekankan, ada saling memback-up antara pemerintah provinsi dengan DPRD dalam hal ini ada laporan kinerja pemerintahan, juga evaluasi terhadap kerja pemerintahan yang diwakili oleh dinas-dinas tertentu.
“Evaluasi tentu kita lakukan sesuai Undang-undang yang berlaku. Tugas anggota DPRD Provinsi yang menerima laporan pertanggung jawaban kepala daerah tersebut. Itu namanya fungsi pengawasan dan ada per komisi di DPRD Provinsi,” ujarnya
“Pengawasan apa? Pengawasan yang efektif dan efisien, serta pengawasan di lapangan. Ada aparat pemeriksaan internal di DPRD ini. Kalau ada kesalahan kita akan laporkan juga kepada pimpinan DPRD, ” ujarnya.
Dalam studi lapangan itu, mahasiswa yang hadir terdiri dari jurusan Ilmu Komunikasi, jurusan Administrasi dan jurusan Ilmu Pemerintahan. Terlihat sebagian besar mahasiswa antusias mendengarkan paparan panjang lebar dari Sekretaris DPRD Provinsi Sumbar, Raflis, S.H., M.M.(Salih/Rel)
