“DPRD melihat permasalahan pengelolaan PT Balairung Citra Jaya Sumbar sangat krusial berdampak kelangsungan operasional PT Balairung Citra Jaya Sumbar,”
Dikhawatirkan penyertaan modal pemerintah daerah bentuk saham nilai sebesar Rp 130 miliar lebih ditambah penyertaan modal Pemkab/Pemko lainnya akan mengalami kerugian lebih dalam
Keputusan DPRD diberi nomor: 3/SB/2021 tentang pembentukan dan penetapan keanggotaan panitia khusus pembahasan tindak lanjut LHP BPK kepatuhan atas pelaksanaan tahun buku 2018- 2020 PT Balairung Citra Jaya Sumbar.
“Kita berikan kepada anggota Pansus melakukan pemilihan ketua, wakil ketua dan Sekreatris pansus,”
HM Nurnas asal dari Fraksi Demokrat mengatakan, disamping PT Balairung Citra Jaya Sumbar, maka perlu dibentuk pansus soal Bank Nagari dan anggaran Covid. “Kita Demokrat mengusulkan Bank Nagari dan anggaran Covid-19 perlu dibentuk pansus, karena berdasarkan LHP BPK RI mengungkapkan demikian,” ujar Nurnas politisi vokal ini.
