Menanggapi hal ini, Leonardy menyampaikan bahwa kesejahteraan perangkat nagari memang perlu diperhatikan. Walinagari yang harus mengelola dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di nagarinya tidak mendapatkan insentif apa-apa ketika dia berhasil melaksanakan tugas dengan baik.
Sebaliknya, walinagari harus siap dengan tuntutan hukum dan tuntutan masyarakat jika dia gagal. Harus memulangkan atau mencukupkan volume kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaan.
Leonardy juga mencontohkan, walinagari dan perangkat juga tidak mendapatkan insentif dari bantuan-bantuan pemerintah yang mereka bagikan kepada masyarakat. Seperti pada saat ada bantuan lansung tunai (BLT), walinagari bersama perangkat dan walikorong telah bersusah payah mendata dan melakukan verifikasi terhadap data penerima BLT agar tidak ganda atau diterima oleh yang tidak berhak.
Di saat membagi, mereka memberikan bantuan sementara mereka tidak boleh mendapatkan BLT tersebut. Benar-benar hanya dituntut keikhlasan. “Hal ini sudah jadi pemikiran kita. Semoga saja harapan-harapan ini bisa diwujudkan sesuai kemampuan keuangan pemerintah pusat dan daerah,” pungkas Leonardy.
(Rel)
Tip & Trik
