Janji penuntasan kasus HAM masa lalu yang tidak mengalami kemajuan berarti saat ini malah bertambah dengan desakan pengusutan tuntas meninggalnya lima demonstran yang menolak revisi UU KPK. Sementara janji penguatan KPK dan pemberantasan korupsi lima tahun ke depan akan terus dibayangi ketidaktegasan Jokowi terhadap pasal-pasal yang dinilai melemahkan KPK dalam UU KPK terbaru yang sudah resmi berlaku.
Bukan hanya kurang fokus terhadap agenda pembangunan yang sudah ditetapkan, Presiden Jokowi juga terkadang menjalankan program pembangunan yang tidak ada dalam rencana pembangunan nasional. Bahkan program yang tidak ada ini malah dijadikan program prioritas. Salah satu contohnya adalah keinginan keras Jokowi untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur.
“Tidak ada di janji kampanye, tidak ada di RPJMN, tiba-tiba jadi program prioritas. Jalankan pemerintahan tidak bisa spontanitas seperti itu. Inikan soal mengelola negara dan ratusan juta rakyat. Jika periode kedua masih kurang fokus, lima tahun ke depan, Indonesia tidak akan mengalami lompatan kemajuan. Sekarang tergantung Pak Jokowi, selama memimpin negeri ini mau dikenang sebagai apa,” ujar Senator Jakarta ini
