PADANG PANJANG – Tidak rumit sebenarnya mengetahui lembaga itu badan publik menjadi objek UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik .
Baca Juga : Darul Siska Tegaskan, Indonesia Harus Zero Persen Stunting di 2045
“Semua lembaga gunakan uang rakyat di APBD atau APBN itu adalah badan publik, wajib menjalankan perintah UU 14 tahun 2008 itu. Juga lembaga yang mengumpulkan sumbangan kepada masyarakat atau menerima dana asing itu UU menyebutnya badan publik,” ujar Ketua KI Sumbar Nofal.
Wiska diskusi dengan Forum Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (FJKIP) Kota Padang Panjang, di Mifan Padang Panjang, Kamis 31/3/2022.
Diskusi digelar sebelum pelantikan FJKIP Padang Panjang, juga menghadirkan nara sumber Ketua FJKIP Sumbar Gusriyono dimoderatori Rifnaldi.
Simak : Kamis Ini, Musrenbang 2023 Padang Panjang. Apa Prioritas Usulan RKPD?
Nofal mengatakan Pers dan Keterbukaan Informasi Publik seperti dua sisi mata uang. Pers adalah penggedor badan publik yang tertutup.
“Wartawan untuk membuka informasi publik pakai UU Pers tapi bisa jadi warga masyarakat menggunakan UU 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik,” ujar Nofal.
Bedanya kata Nofal, pers bekerja menyampaikan informasi badan publik dikejar deadline, sedangkan kalau informasi publik diminta berdasarkan UU 14 tahun 2008 ada rentang waktu.
Simak : Astagfirullah, BMKG Temukan Patahan Baru di Talamau
“Permohonan informasi 10 hari kerja bagi badan publik untuk menjawab atau memberikan informasi publik. Ini bisa diperpanjang 7 hari kerja. Tapi diberitahu secara tertulis ke pemohon,” ujarnya.
Nofal menegaskan, jika tak dijawab atau pemohon tidak puas, maka bisa mengajukan keberatan ke atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID), dengan waktu 30 hari kerja. “Tak diacuhkan juga maka pemohon berhak mensengketakan badan publik itu ke Komisi Informasi,”ujar Nofal Wiska. (*)
Tip & Trik
