Sementara itu Dr Aidinil Zetra mengemukakan pandangannya terkait masa depan demokrasi akan ditentukan oleh datakrasi ini. Banyak contoh negara yang sudah mencapai governance 4.0 dengan memanfaatkan big data dan kecerdasan buatan.
“Datakrasi menjungkirbalikkan hakikat demokrasi, jika demokrasi bicara tentang hak, maka datakrasi akan bicara tentang kebenaran, karena basisnya adalah data data yang dihimpun dari banyak orang. Bahkan demokrasi perwakilan dengan menjaring aspirasi ke lapangan yang dilakukan politisi, akan tidak berguna jika muncul datakrasi ini,” papar dosen Ilmu Politik Unand ini.
Dia memprediksi datakrasi ini akan semakin menguat, dengan terus berkembangnya teknologi analisa data.
“Jika datakrasi berjalan, maka alat demokrasi akan hilang, harus ada internet gratis dan gawai gratis bagi warga, warga harus aktif melakukan aktivitas di media sosial sehingga bisa dicrawling oleh IA. Prasyarat ini tentu berat bagi Indonesia, tapi bagi negara lain bisa saja ini dilakukan, sehingga pemerintahan akan tergantikan dengan datakrasi ini,” ungkap Aidinil.
Kegiatan diskusi ini merupakan kegiatan rutin dari Magister Ilmu Politik Unand setiap bulannya. “Kuliah umum ini semoga bisa membuka cakrawala berpikir bagi mahasiswa dan masyarakat,” ungkap Ketua Promag MIP Dr Tengku Rika Valentina.
