Padang Panjang, Spiritsumbar—Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Kota Padang Panjang mohon doa dan dukungan agar bisa menyelesaikan tahapan Pemilu hingga berakhir 20 Oktober 2024 nanti. Harapan itu disampaikan ketua KPU Padang Panjang, Okta Novisyah mengawali Rapat Koordinasi (Rakor) Verifikasi Faktual Parpol Peserta pemilu 2024 bersama puluhan wartawan di aula Mifan,Padang Panjang, Sumatera Barat, Sabtu 8/09.
Di Padang Panjang pemilu serentak legislatif,pemilihan presiden dan DPD –RI tahun 2019 silam tidak ada petugas yang meninggal dunia. Namun secara nasional dia tak menampik banyak memakan korban meninggal dan sakit mulai dari anggota KPPS, KPK, KPU, Panwaslu, dan lainnya.
Penyebabnya diduga karena faktor usia yang telah lanjut, penyakit bawaan, kelelahan fisik, tekanan mental ditambah dengan kurangnya istirahat khusus pada hari pencoblosan. Ada 5 kertas hasil coblosan yang harus dihitung dengan waktu pelaksanaan 24 jam. Namun kemudian ditambah oleh MK 12 jam lagi hingga petugas Pemilu ada yang bekerja melebihi 24 jam. Kemungkinan mereka tidak bisa tidur pada malam hari.
Sebagai penyelenggara Pemilu tentunya KPU Padang Panjang tak ingin peristiwa itu terjadi meskipun di luar kota Padang Panjang. Walau begitu Novisyah belum bisa menjelaskan secara rinci langkah langkah untuk antisipasi. Sebab, menurutnya kini PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) sedang dibahas di tingkat pusat. Salah satu materi pembahasan adalah penggabungan beberapa lembaran surat suara menjadi satu. Misalnya, Surat suara Pileg DPRD kota/Kabupaten digabung dengan DPRD Provinsi dan DPR –RI.
Selain itu waktu penghitungan hasil pemilihan bisa dibuat secara parallel. Maksudnya disaat yang bersamaan berjalan penghitungan suara DPR, dan di kelompok lain dilakukan pula penghitungan suara presiden ataupun suara untuk kepala daerah. Jika ini bisa diterapkan akan bisa hemat waktu, papar Novisyah menjawab pertanyaan wartawan.
Selain itu, surat hasil penghitungan suara untuk masing masing saksi tidak ditulis satu persatu seperti pemilu 2019, namun surat hasil penghitungan suara yang telah ditandatangani oleh semua saksi akan di foto atau di scan kemudian dibagikan kepada seluruh saksi.
Rekrutmen petugas KPPS menurutnya juga perlu dievaluasi dengan pembatasan usia dan mengarahkankan ke kaum milenial, sehat rohani dan jasmani, tidak memiliki riwayat penyakit bawaan ( komorbit) dibuktikan dengan hasil pemeriksaan kesehatan, serta pembatasan maksimal seseorang hanya boleh 2 kali berturut turut sebagai anggota KPPS “ Jangan sampai ada lagi seseorang sejak remaja hingga tua ikut sebagai anggota KPPS lagi, ujarnya.
Selama menjalankan tugas pemilu serentak nanti petugas mendapat asuransi kesehatan dan asuransi jiwa. Bentuk lain, jumlah pemilih per TSP diciutkan jadi maksimal 300 orang. Kalau di Padang Panjang pada Pemilu 2019 lalu dari 177 TPS ( Tempat Pemungutan Suara) rata rata masih dibawah 500 pemilih, ujar Novisyah seraya menambahkan, pihaknya masih manunggu hasil PKPU yang kini kini sedang tahap pembahasan di pusat.
Dalam Rakor yang berlangsung sekitar pukul 10.00- 12.30 wib itu ketua devisi teknis KPU Kota Padang panjang, Harry Hazari, memaparkan alur tahapan pendaftaran, verifikasi, dan pendataan parpol peserta pemilu. Tahapan pemilu dimulai 22 Juni 2022 dan berakhir pada 20 Oktober 2024 setelah dilantiknya Presiden RI.
Salah satu syarat untuk Parpol peserta Pemilu, harus punya kantor sendiri minimal hingga berakhir tahapan Pemilu. Kantor harus dipasang merek dan keabsahanya dibuktikan surat pernyataan apa itu dikontrak atau milik penguru. Memiliki kepengurusan yang jelas, memiliki alat dan perlengkapan kantor.
Kepengurusan parpol dibuktikan dengan KTP dan kartu tanda anggota. Kalau untuk Padang Panjang tiap parpol minimal punya 60 orang anggota. Itu rumusannya sesuai juknis nasional satu per seribu dari jumlah penduduk, yakni 59.958 untuk kedua dapil Padang panjang Barat dan Padang Panjang Timur. Belum pasti apakah di Padang Panjang nanti akan ada penambahan daerah pemilihan.
Yang menarik dari Rakor tersebut muncul pertanyaan, apakah saksi untuk satu partai dalam Pemilu secara otomatis menjadi anggota partai ? Jawabnya tidak. Jika kemudian diketahui seorang saksi Pemilu tercatat sebagai anggota partai, sementara dirinya tidak merasa masuk partai atau tidak memiliki kartu anggota, berarti terjadi pencatutan nama. Kata Harry, lapor saja ke KP. Nanti badan ada petugas yang akan membantu. Atau yang bersangkutan bisa hubungi pengurus partai agar mengeluarkan namanya dari partai tersebut.
Di luar rapat koordinasi Rifnaldi, seorang wartawan Padang panjang kepada Spiritsumbar menyebutkan, pernah ada seorang remaja mengalami masalah ketika melamar pekerjaan karena namanya tercatat sebagai anggota partai. Semenatara dia sendiri hanya pernah menyerahkan KTP ke sebuah partai hanya untuk jadi saksi Pemilu. Tidak pernah masuk untuk anggota partai dan tidak pula memiliki kartu anggota partai.
Kasus seperti ini sebelumnya ditanggapi Harry Zahari i, bisa jadi KTA nya telah dibuatkan, namun belum sampai atau belum diserahkan kepada yang orang yang yang diminta jadi saksi tadi. Pesan kemudian, selain ke kantor KPU status tercatat atau tidaknya seseorang ke dalam Parpol bisa pada web sipol.kpu.go.id atau infopemilu.kpu.go.id.
Dari Rakor bersama awak media Kota Padang Panjang diketahui jumlah data pemilih sementara di Kota Padang Panjang berjumlah 40.364 orang. Acara berjalan hangat dan penuh diskus ini juga ikut dihadiri Winda Aprizona, Ketua Devisi Sosdiklih Parmas & SDM, Ketua Divisi Hukum dan pengawasan, Edwirta serta, Mondra ketua Devisi Perdatis dan sekretaris Agustian ( Yetti Harni)
