Padang, SPIRITSUMBAR.com – Komisi Pemilihan Umum Kota Padang (KPU Padang) bekerjasama dengan Forum Wartawan Parlemen Kota Padang (FWP Padang) menggelar diskusi publik, di Pangeran Beach Hotel, pada Sabtu 5 Oktober 2024.
Diskusi publik dengan tema “Pers di Tengah Gempuran Jurnalisme Warga pada Pilkada Serentak 2024”, menghadirkan narasumber pemantik Hendra Makmur, ahli pers dari Dewan Pers. Diskusi yang berlangsung penuh inspirasi ini dimoderatori Sekretaris FWP Padang, Siti Rahmadani Hanifah.
Ketua FWP Kota Padang Al Imran saat memberi sambutan mengatakan, posisi media pers di tengah kepungan hoaks dan berita palsu di media sosial serta ujaran kebencian yang berpotensi adu domba. Agar terus menerus meningkatkan semua aspek sumber daya yang dimiliki jurnalis dan perusahaan media.
Ia juga menjelaskan kegiatan diskusi publik kerja sama dengan KPU Padang ini selaras dengan Surat Edaran (SE) Nomor 200.2.1/2222/SJ tentang Stabilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024..
“Media massa pers harus tetap berada pada koridor semestinya di tengah gempuran informasi di media sosial yang belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kerja kolaborasi dengan para pihak harus dijalin agar hak masyarakat mendapatkan bacaan bermutu bisa ditingkatkan. FWP Kota Padang sedang melakukan hal itu pada hari ini dengan KPU Padang,” sebut Al Imran.
Ketua KPU Kota Padang Dorri Putra saat mengantarkan diskusi mengatakan, peran media pers sangat penting dan terdepan dalam menangkal hoaks dan berita palsu. KPU sangat berkepentingan dan tidak akan mampu “melawan gempuran” hoaks tanpa ada dukungan media pers.
“Penyelenggaraan pilkada 2024 ini kita bersama-sama berharap setiap tahapan berjalan dengan baik tanpa kendala. Tidak dinodai dengan simpang siur berita hoaks dan pelanggaran. Untuk itu kami membutuhkan dukungan dari semua pihak terutama dari insan pers untuk terlaksananya pilkada yang berkualitas, tanpa hoaks, aman dan damai,” kata Dorri Putra.
Dalam jabarannya, Hendra Makmur mengungkapkan jurnalisme warga yang memanfaatkan platform media sosial, dalam batas tertentu, berkontribusi dalam penyebaran informasi. Malahan, secara praktek, banyak pers justru menjadikan media sosial sebagai bahan awal sumber informasi.
“Jurnalisme warga biasanya mengandung kaidah kerja jurnalistik kendati terkadang belum lengkap. Hal ini justru berdampak positif sebagai sumber informasi. Tapi, tentu tidak bisa dijadikan sumber berita,” ujarnya.
Terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak Nasional yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024, peran jurnalisme warga dirasa perlu sebagai pelapor awal sebuah peristiwa.
“Jurnalisme warga di samping sebagai sebuah tantangan bagi insan pers namun juga sekaligus bisa menjadi sumber informasi awal yang bisa ditindaklanjuti secara lebih mendalam atas sebuah peristiwa,” ujarnya.
Menurutnya, problem paling besar dan sekaligus tantangan masyarakat pers adalah hoaks, berita palsu, yang tersebar masif menggunakan pelbagai platform media sosial.
“Perilaku masyarakat kekinian yang cenderung menyerap informasi dari media sosial ketimbang media pers atau media mainstream yang dikelola profesional menjadi tantangan khusus bagi masyarakat pers. Kepercayaan publik terhadap pers profesional akan tergerus secara cepat. Maka kerja utama kita adalah menjaga kepercayaan publik terhadap pers profesional. Ini modal utama kita,” urai Hendra Makmur.
Ia melansir survei yang menyebutkan pengguna internet di Indonesia mencapai 80 persen dari penduduk Indonesia. Dan sebagian besar pengguna internet mencari informasi dari media sosial, baik itu platform Instagram, Facebook, Tiktok, YouTube, SnackVideo, dan lainnya.
“Salah satu strategi agar media pers mainstream harus memanfaatkan media sosial untuk keterjangkauan lebih luas pembacanya dan sekaligus menekan penetrasi masif hoaks di media sosial. Dan hal ini juga bisa dilakukan Komisi Pemilihan Umum,” ujarnya.
Hendra Makmur memprediksi dan yakin dalam pilkada ini memanfaatkan medsos akan semakin tinggi dan meningkat. Karena media sosial dikesankan sebagai salah satu cara yang paling efektif berkomunikasi dengan publik secara luas.
Kegiatan diskusi publik ini dihadiri 60 orang jurnalis dari berbagai media. Baik cetak maupun daring. Tampak hadir Komisioner KPU Padang, Arset Kusnadi, Sekretaris KPU Padang, Agustian, penasihat FWP Padang, Syamsu Rizal dan Saribulih. (salih)
