Depan - Berita Pilihan - KPID Sumbar Minta Pusat, Segera Revisi UU Penyiaran

KPID Sumbar Minta Pusat, Segera Revisi UU Penyiaran

Print Friendly, PDF & Email

SPIRITSUMBAR.com, Padang – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat (KPID Sumbar), minta pemerintah mempercepat Revisi UU Penyiaran. Revisi harus dipercepat karena berkaitan dengan UU Cipta Kerja yang mengambil alih peran KPID dalam proses perizinan.

“KPID Sumatera Barat mendorong revisi UU Penyiaran dalam memperkuat peran KPI sebagai lembaga pengawasan di bidang penyiaran,” ungkap Ketua KPID Sumatera Barat, Afriendi Sikumbang pada wartawan saat jumpa pers tentang kinerja KPID semester I tahun 2021, Kamis (15/7/2021).

Pada ekspose itu, Afriendi didampingi sejumlah Komisioner KPID Sumatera Barat seperti, Yumi Ariyati (Wakil Ketua), Robert Cenedy (Korbid Pengawasan), Andres (Korbid PS2P), Jimmy Syah Putra Ginting (Anggota Bidang Kelembagaan) dan Adrian (Anggota Bidang Pengawasan).

Dorongan melakukan revisi UU Penyiaran ini, telah disampaikan ke presiden secara tertulis melalui Deputi 4 Kantor Staf Kepresidenan saat melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Barat, beberapa waktu lalu.

“KPID Sumatera Barat melalui Bidang Kelembagaan, telah menyerahkan surat pada Presiden Jokowi yang dititipkan melalui Kantor Staf Presiden untuk mendorong percepatan Revisi UU Penyiaran,” ungkap Afriendi.

Demokratisasi Penyiaran di Siaran Digital

Sementara, Komisioner Bidang Kelembagaan KPID Sumatera Barat, Jimmy Syah Putra Ginting mengungkapkan, siaran digital mengandung semangat demokratisasi penyiaran. Karena itu, penyiaran semestinya tetap mengedepankan keberagaman isi dan kepemilikan serta akses siaran yang merata.

“KPI beserta KPID yang mewakili publik sebagai lembaga khusus yang bertugas mengawasi konten siaran, harus memiliki kewenangan khusus memberikan sanksi, terhadap pelanggaran siaran yang putusannya bersifat final dan mengikat,” ungkap Jimmy.

Selain itu, Jimmy mengungkapkan, KPID Sumatera Barat meminta pemerintah tetap mempertahankan Sistem Stasiun Jaringan (SSJ). Tujuannya, agar tetap bisa mengakomodir kepentingan daerah di bidang penyiaran, sehingga berbagai potensi lokal dan keberagaman budaya lainnya selalu dapat tempat dalam industri penyiaran.

“Pengawasan terhadap media baru, perlu dipertegas lembaga negara yang berwenang dalam pengawasan kontennya,” terang dia.

Tusi KPI Makin Berat

Jimmy mengatakan, mempercepat pembahasan dan penetapan revisi UU No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dengan memperkuat kelembagaan KPI khususnya KPI Daerah sebagai Lembaga pengawas penyelenggaraan penyiaran di daerah, perlu didukung semua pihak.

“Penguatan kelembagaan ini penting, mengingat akan diberlakukan digitalisasi penyiaran yang sudah disahkan dalam UU Cipta Kerja dan PP No 46 Tahun 2021,” terang Jimmy.

“Hal ini, tentunya akan membuat tugas dan fungsi (Tusi) KPI akan semakin berat dengan Penyiaran Digital, dimana konten siaran akan semakin variatif serta chanel penyiaran semakin lebih banyak,” tambahnya.

Selain lobi penguatan ke pusat, ungkap Jimmy, KPID Sumatera Barat juga melakukan koordinasi dengan Pemprov dan Ketua DPRD Sumatera Barat, dalam kaitan penguatan kelembagaan tersebut.

Selain itu, Jimmy juga mengungkapkan, usulan KPID Sumatera Barat utuk menjadikan tanggal 1 April sebagai Hari Penyiaran Nasional. Karena, presiden telah menandatangani Keppres No 9 Tahun 2019 tentang Harsiarnas.

Harsiarnas adalah memperingati lahirnya lembaga penyiaran radio pertama milik bangsa Indonesia yang bernama Solosche Radio Vereeniging yang berdiri 1 April 1933.

Selain itu, KPID Sumatera Barat juga menjalin kerjasama dengan Universitas Tamansiswa dalam hal pelibatan mahasiswa perguruan tinggi tersebut dalam pengawasan penyiaran dan dukungan pemagangan mahasiswa di KPID.

Selain itu, juga telah melakukan koordinasi dengan Loka POM Dharmasraya berkaitan dengan pengawasan iklan obat dan makanan di media penyiaran yang jadi wilayah kerja Loka POM Dharmasraya. (*)

Profil Saribulih

mm
Seorang praktisi pers yang juga bergerak dibidang pendidikan. Menulis dan berorganisasi merupakan hal yang mutlak baginya. Prinsipnya, seorang guru harus jadi penulis, karena dengan menulislah cakrawala dan kemampuan akan terus terasah. Organisasi juga suatu kebutuhan, karena bisa dimanfaatkan untuk bertukar pikiran

Baca Juga

Padang Lakukan Penyekatan PPKM dari RT Hingga Kelurahan

SPIRITSUMBAR.com, Padang – Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level IV harus diimbangi dengan pengawasan ...