DPRD Kota Padang Panjang Setujui LKPj Walikota Terkait Pelaksanaan APBD 2023 Dijadikan Perda Dengan Beberapa Catatan

oleh

Sebagai informasi, angka kemiskinan di kota ini sekitar 5,4 %, pengangguran sekitar 5,7 %. Dan itu adalah bagian dari persoalan sosial di Kota Padang Panjang, di samping masaalah seperti lansia terlantar 200 orang lebih, desabelitas 346 orang yang sebagian terlantar, dan rumah tidak layak (Rutilahu) 200-an unit.

Persoalan Rutilahu, terpisah sebelumnya Kepala Dinas Perkim-LH Kota Padang Panjang,  Alvisena melalui Kabid Perkim, Riki Rosdian, menyebut jumlah 200-san unit itu sudah jauh berkurang. Tadinya, sekitar 5 tahun lalu, jumlahnya sekitar 520 unit. Bisa jauh berkurang, hasil kegiatan bantuan rehab Rutilahu dari Kementerian PU-PR, Pemko Padang Panjang, dan BAZNas kota ini.

Kegiatan rehab Rutilahu dengan dana APBD Kota Padang Panjang sebagian besar merupakan program Pokir Anggota DPRD. Sedang kegiatan bantuan rehab Rutilahu dari Kementerian PU-PR, sebagian hasil perjuangan kalangan Anggota DPRD Padang Panjang ke Anggota DPR-RI mengarahkan program Pokirnya ke kota ini.

Pj Walikota Sonny Budaya Putra menyampaikan sambutan pada rapat pleno DPRD pada Sabtu 18_05
Pj Walikota Sonny Budaya Putra menyampaikan sambutan pada rapat pleno DPRD pada Sabtu 18_05

Pj.Walikota Padang Panjang, Sony Budaya Putra yang memberi sambutan di akhir rapat pleno sore itu, mengucapkan terimakasih kepada DPRD atas telah disetujuinya Ranperda LKPj-nya terkait Pelaksanaan APBD 2023. Berbagai catatan, saran dan masukan lainnya dari fraksi-fraksi DPRD akan jadi perhatiannya untuk ditindaklanjuti.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Menarik dibaca