SpiritSumbar.com, Padang – Aliansi Masyarakat Minang Sumbar (AMSS) menyampaikan aspirasinya terkait persoalan korupsi yang semakin marak walaupun banyak pengungkapan yang telah dilakukan.
“Kami ke sini tidak punya kepentingan politik namun kita menyuarakan agar pemberantasan korupsi ini dapat dilakukan dengan baik terutama kasus yang sedang hangat seperi KPU, beberapa BUMN seperti Jiwasraya, Asabri dan lainnya,” kata juru bicara Aliansi Masyarakat Minang Sumbar Aldi Sani.
Ia meminta penanganan korupsi di negeri ini dapat dilakukan dengan cepat dan pihaknya memberikan waktu tiga bulan agar seluruh persoalan ini terang dan jelas siapa pelakunya dan kerugian negara dapat dipulangkan kembali.
Simak Video : Gubernur Sumbar Bicara Ekonomi ke Depan
Dirinya mengaku miris melihat banyaknya penangkapan koruptor namun korupsi tetap saja terjadi. Menurut dia hal ini menunjukkan bahwa ada sistem yang lemah dalam penanganan kasus korupsi.
Artikel Lainnya
Ia meminta kepada DPR RI untuk membuat panitia khusus untuk membahas seluruh mega korupsi yang ada saat ini, tidak hanya Pansus Jiwasraya. “Ini bagai gunung es, hanya sedikit yang terungkap dan banyak yang tidak. Lemahnya pengungkapan ini harus disikapi secara tegas oleh DPR, jika KPK bermasalah maka harus dikuatkan,” kata dia.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat Irsyad Safar yang menerima aspirasi masyarakat didampinngi Sekretaris Dewan Raflis. Ia mengatakan secara kelembagaan DPRD Sumbar telah menerima aspirasi dari masyarakat dan selanjutnya akan disampaikan kepada pihak terkait “Kita menerima aspirasi ini dan akan kita teruskan ke pusat agar dapat ditindaklanjuti,” kata dia.
Sebelumnya puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Minang Sumbar menggelar aksi unjuk rasa yang digelar di kantor DPRD Sumatera Barat pada Jumat siang. Puluhan orang tersebut datang ke DPRD Sumbar setelah melakukan aksi berjalan kaki dari Masjid Raya Sumatera Barat.Mereka membawa sejumlah spanduk yang berisikan aspirasi yang mereka suarakan. Sesampai di DPRD massa berhenti di gerbang DPRD Sumbar karena pihak kepolisian menutup pagar gedung tersebut.
Kabag Ops Polresta Padang Kompol Alwi Haskar mengatakan pihaknya akan mencoba memediasi massa dengan pihak dewan untuk menyampaikan aspirasi. “Kita minta perwakilan untuk masuk dan menyampaikan aspirasi secara langsung dan untuk penyampaian aspirasi dapat dilakukan di luar gerbang saja. Kita bawa perwakilan massa untuk ke dalam gedung menyampaikan aspirasi secara langsung,” kata dia (Zetri)
