Hal senada diungkapkan oleh Senator Bambang Santoso dan Haripinto Tanuwidjaya, yang menekankan agar BPK dapat melihat lebih jauh perolehan opini WTP yang dicapai dengan standar parameter kinerja misalnya penurunan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan.
“Saya mengharapkan BPK sebagai detektor dini untuk memitigasi Indonesia di bidang keuangan agar jujur dan semakin peka terhadap kondisi pengelolaan keuangan, termasuk tindakan preventifnya,” pinta Bambang.
“Kami ingin tau di mana korelasi pengelolaan keuangan yang baik, tindak lanjut yang baik, dengan kinerja output dan outcome daerah yang bersangkutan? Agar ke depan lebih fokus,” tandas Haripinto.
Sementara itu, Amirul Tamim menyatakan, terkait dengan temuan pemeriksaan BPK di daerah masih marak temuan terkait aset. Ia menjelaskan, sebelum otonomi diberikan, memang catatan aset di daerah amburadul dan kemudian ketika otonomi diserahkan ke daerah, hampir semua daerah, catatannya tidak terlalu lengkap.
“Sekarang daerah dituntut untuk mengadministrasikan aset-aset itu. Dalam beberapa tahun terkahir, kalau ingin menuju pencatatan aset yang tertib, kemungkinan belanja penataan aset jauh lebih besar. Apakah mungkin ada rekomendasi BPK setelah mendalami permasalahan di daerah, sehingga daerah tidak dibebani lagi persoalan aset. Sehingga daerah fokus menuju cita-cita kesejahteraan,” uangkap Senator asal Provinsi Sulawesi Tenggara itu.
