“Apakah BPK ada perlakuan khusus atas temuan yang ngambang? Karena kalau di perbankan ketika diperiksa OJK, temuan BPK dijadikan salah satu kunci untuk menilai kesehatan bank,” tuturnya.
*Peningkatan Pemeriksaan Kinerja*
Senator asal Provinsi Yogyakarta Cholid Mahmud menekankan di samping pentingnya tertib pengelolaan keuangan, yang ujungnya adalah pemberian opini WTP, tetapi entitas juga perlu memperhatikan rekomendasi atas temuan BPK.
“Di Provinsi Yogyakarta sendiri masih ditemukan permasalahan terkait pengelolaan belanja, pengelolaan pendapatan, pengelolaan aset, serta permasalahan kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, masih lazim ditemukan dalam setiap LHP BPK. Ini menunjukkan kualitas pengelolaan keuangannya belum maksimal, belum optimal,” tegasnya.
Selain itu, ia menilai opini laporan keuangan di DIY sudah semakin membaik, tetapi juga saat bersamaan angka kemiskinan lebih tinggi dari angka kemiskinan nasional.
“Saya berharap untuk DIY khususnya dan daerah lain yang dalam konteks pengelolaan keuangan sudah WTP, maka pemeriksaan keuangannya lebih ditingkatkan ke pemeriksaan kinerja. Agar uang yang dikeluarkan efektif untuk mencapai target pembangunan yang diharapkan masyarakat. Prosentase pemeriksaan kinerjanya ditingkatkan, agar daerah dapat didorong menyelesaikan masalah-masalah yang prioritas,” tegasnya.
